Kabar Latuharary

Komnas HAM Dorong Isu HAM dalam Laporan Periodik Konvensi UNESCO 2005

Latuharhary – Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, SandrayatiMoniaga, menjadi fasilitator Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga/Badan,Civil Society Organization (CSO) serta Kelompok Kerja Konvensi 2005 UNESCO terkaitisu Perlindungan dan Promosi KeberagamanEkspresi Budaya bertempat di Hotel Atlet Century, Jakarta (17/7/19).

Keterkaitan hak asasi manusiaterhadap pemajuan kebudayaan menjadi fokus diskusi tersebut. Sandra menilaibahwa isu terkait HAM perlu menjadi perhatian serius bagi berbagai lembaga agartercipta jaminan kebebasan berekspresi. "Perlu adanya koordinasi denganDirjen HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk jaminan kebebasan berekspresi diIndonesia," jelasnya.

Ia juga juga menyampaikanharapannya agar diadakan pertemuan lebih lanjut guna membahas permasalahan yangberkaitan dengan HAM dalam upaya pemajuan kebudayaan serta sosialisasisistematika penyusunan Laporan Empat Tahunan (Quadrennial Periodic Report/QPR)kepada UNESCO. Pelaporan pertama telah dilakukan pada April 2016.

"Harus mengundangorang-orang yang memiliki kapasitas untuk membedah permasalahan HAM yangberkaitan dengan kebebasan berekspresi," tegas Sandra.

Hal tersebut ia tegaskan karenamelihat Laporan Periodik Empat Tahunan Indonesia Konvensi UNESCO 2005 tahun2016 tidak memberikan paparan yang berkaitan dengan HAM diIndonesia. Sedangkan pada Laporan Global Konvensi 2005 tahun 2018, isuyang berkaitan HAM hanya mencakup gender dan kebebasan berartistik. 

"Selain isu gender, perluadanya perhatian kepada kaum marginal lainnya seperti seniman, penyandangdisabilitas maupun LGBT," terang Sandrayati.

Konvensi UNESCO 2005 merupakaninstrumen internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi tata kelolakebudayaaan yang didasarkan pada prinsip kesadaran berekspresi, kesetaraangender, keterbukaan, dan keseimbangan terhadap budaya yang saling melengkapiuntuk pembangunan berkelanjutan.

Indonesia telah meratifikasiKonvensi UNESCO 2005 tentang Pelindungan dan Promosi Keberagaman EkspresiBudaya. Indonesia pun berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporanberkala. Pada Laporan Global Konvensi 2005 tahun 2018, terdapat empattarget, yaitu mendukung sistem yang berkelanjutan untuk tata kelola kebudayaan,mencapai keseimbangan dalam aliran barang dan jasa serta meningkatkan mobilitasdari artis dan tenaga profesional budaya, mengintegrasi kebudayaan dalamkerangka pembangunan berkelanjutan serta mempromosikan hak-hak asasi manusiadan kebebasan yang fundamental.

Dalam rangka menyiapkan danmenyusun QPR jilid kedua tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh berbagai instansipemerintah serta lembaga masyarakat seperti Kominfo, Kemenpora, Kemenhukam,Komnas HAM, BEKRAF, Lembaga Sensor Film Indonesia, Galeri Nasional, BalaiPustaka, dan lainnya. Para peserta berpartisipasi dalam kelompok untukmendiskusikan empat target Konvesi UNESCO 2005. 

Sementara itu,  Kemendikbudmenyebutkan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas format penyusunanLaporan Periodik Empat Tahunan (QPR) dilanjutkan dengan pelatihan penyusunanQPR pada 30 Juli - 1 Agustus 2019. (AM/IW)

 

Short link