Kabar Latuharary

Masyarakat Adukan Dugaan Swastanisasi Air di Jakarta

Latuharhary  - KoalisiMasyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) kembali mengadukan kepadaKomnas HAM terkait indikasi swastanisasi air oleh pemerintah daerah, bertempatdi Gedung Komnas HAM Menteng, pada Rabu (7/8/2019).

“Ini kedua kalinya kami datangkesini, sebelumnya pada tahun 2012 kami sudah mengadukan kasus ini karenaswastanisasi air adalah pelanggaran hak atas air, khususnya di Jakarta,” katakuasa hukum KMMSAJ Arif Maulana.

Kedatangan KMMSAJ yang terdiridari beberapa elemen masyarakat, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk KeadilanPerikanan (KIARA), Koalisi Masyarakat untuk hak atas Air (KruHa), SolidaritasPerempuan, dan Urban Poor Consortium diterima langsung oleh Ketua Komnas HAMAhmad Taufan Damanik.

Gugatan terus dilakukan karenamereka menilai bahwa sumber daya air adalah milik publik. Swastanisasi iniditaksir menyebabkan kerugian negara senilai Rp 1,2 trilliun. Perpanjangankerja sama sampai tahun 2023 juga diperkirakan akan merugikan negara hingga Rp18,8 triliun.

"Kami berharap Komnas HAMsegera melakukan penyelidikan dan mendesak pemerintah untuk memberhentikanpengelolaan air oleh pihak swasta,” lanjut Arif.

Ketua Komnas HAM, Ahmad TaufanDamanik, menerima langsung pengaduan masyarakat ini. Ia menilai kasus yangdiadukan ini tergolong krusial karena swastanisasi air jelas-jelas bertentangandengan semangat konstitusi. Ia menjelaskan bahwa dalam konstitusi jelas ditekankanbahwa pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harusdikelola oleh negara bukannya pihak swasta. Terlebih karena penyediaan airbersih merupakan bagian dari pelayanan publik oleh negara mengingat air adalahkebutuhan dasar semua manusia.

“Pengelolaan SDA khususnya air bersihsemestinya dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat banyak. Jangan malahdijadikan komoditi bisnis guna mencari keuntungan semata. Perusahaan air minumdaerah selama ini filosofinya adalah melayani hak dasar masyarakat, yaitu air.Itu bagian dari hak asasi yang penting. Selain melakukan penyelidikan, KomnasHAM akan mendalami kasus ini dengan memanggil para pihak termasuk Gubernur DKIJakarta," terang Taufan (SP/IW)

 

Short link