Kabar Latuharary

Komnas HAM Dorong Perlindungan Masyarakat Adat

Latuharhary – Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga,terlibat langsung dalam dialoq umum yang mengangkat tema “2 (Dua) Dekade Gerakan Masyarakat Adat dan Proyeksi PemerintahanJokowi- Ma'ruf", bertempat  diPelataran Aula Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, pada Jumat (9/8/2019). 

Dialog ini merupakan rangkaianacara perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang bertepatan dengan 20 tahunperjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

"Pada tataran normatif dan tatarankonstitusi, keberadaan masyarakat hukum adat tidak dipertanyakan lagi,"terang Sandrayati. 

Kendati telah diakui oleh negara,namun data AMAN menjelaskan bahwa 125 masyarakat adat di 10 wilayah masih menjadikorban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka berada di Bengkulu, Sumsel,Sumut, Kalsel, Kaltara, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng hingga Maluku Utara. Pasalpidana yang digunakan untuk menjerat mereka yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan.

Padahal, lanjut Sandra,perlindungan terhadap masyarakat adat juga terdapat dalam Undang-undang Nomor39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2). Ayat (1)berbunyi: "Dalam rangka penegakanHAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Sementara pada Ayat (2)dinyatakan bahwa "Identitas budayamasyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selarasdengan perkembangan zaman”.

Kurangnya perhatian daripemerintah, menurut Sandra, perlu diintervensi oleh masyarakat adat dankelompok masyarakat sipil. Terutama dalam merealisasikan RUU Masyarakat Adat,RUU Kehutanan, dan RUU Pertanahan. Lantaran selama ini kerangka aturan tersebuttelah menjadi akar konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaanperkebunan dan tambang yang diberi konsesi industri ekstraktif.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggimengakui, sejak tahun 1999 pihaknya memperjuangkan RUU tersebut. Akan tetapi, kondisiyang berkembang justru memperlihakan bahwa perjuangan  Masyarakat AdatNusantara masih cukup panjang.

"Tapi kita harus berjuang,di bawah harus kuat, di atas harus kuat, kita ubah peraturan, tapi harus adayang ditengah-tengah, bisa masyarakat sipil, LSM, atau kelompok-kelompokpemuda, dan legislator," lanjut Sandra menyemangati. 

Ia melihat banyak ruang untukmendorong terwujudnya RUU Masyarakat Adat, antara lain  mendorong pengakuan hukum mengenai hak ataswilayah adat dan sumber daya alam dalam bentuk peraturan di tingkat lokal danmendorong Presiden RI untuk menyelesaikan konflik agraria.

Sebagaimana diketahui, RUUMasyarakat Adat yang diwacanakan bakal melindungi keberadaan ribuan masyarakatadat di Indonesia, masih harus diperjuangkan. Komnas HAM menjadi salahsatu lembaga negara independen yang mendukung pemenuhan hak-hak ekonomi,sosial, dan budaya (ekosob) masyarakat adat. (SP/IW)

 

Short link