Kabar Latuharhary

Strategi Komnas HAM Cegah Diskriminasi di Kancah Asia Pasifik

Seoul - Komnas HAM berpartisipasi pada pertemuan tahunan ke-24 Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) di Seoul, Korea, 3-4 September 2019. Sejumlah langkah strategis Komnas HAM terkait upaya pencegahan diskriminasi dan kekerasan di tengah masyarakat menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada sesi APF Member Presentations menyampaikan empat isu strategis dalam program Komnas HAM, highlight, dan tantangan untuk tahun 2018-2019. 

“Komnas HAM melakukan sejumlah langkah strategis melalui pendekatan dialog konstruktif dalam rangka upaya promosi dan perlindungan HAM di Indonesia,” jelas Taufan dalam Annual General Meeting, Rabu (4/9/2019).

Dialog konstruktif tadi melibatkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, Kantor Staf Presiden, Polri, pemerintah daerah, dan sejumlah kelompok sipil. Kolaborasi bersama lembaga negara independen lainnya, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Ombudsman RI berupaya mendorong ratifikasi the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT). 

Sejumlah kegiatan turut diperkenalkan ke tengah publik untuk membumikan nilai-nilai HAM melalui Festival HAM serta Kota Ramah HAM. Lini pengkajian, ujar Taufan, turut disasar sehingga menghasilkan indikator pengawasan HAM berupa Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada 2018 beserta indikator pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). 

Program tersebut ternyata punya tantangan tersendiri saat diimplementasikan. Taufan menyebut bahwa kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas berbasis agama, ras, gender, dan orientasi seksual masih kerap ditemui. Begitu pula rekomendasi Komnas HAM yang masih belum dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. 

“Tantangan besar lainnya terkait konflik agraria yang muncul sebagai konsekuensi dari pembangunan infrastruktur serta proses hukum kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum berjalan,” papar Taufan di hadapan delegasi National Human Rights Institutions (NHRIs) anggota APF di wilayah Asia Pasifik, dan para pengamat (observers).  

Komnas HAM sebagai salah satu peserta sekaligus perwakilan NHRIs dalam forum ini turut bertukar pikiran mengenai isu HAM yang menjadi perhatian bersama di wilayah Asia Pasifik dan hal lain terkait kelembagaaan. Pertemuan ini juga menyediakan waktu bagi perwakilan (Non Governmental Organization/NGO) the Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions (ANNI) untuk berdiskusi mengenai kepentingan bersama dan potensi kerja sama. 

Pertemuan tahunan ini diikuti serangkaian sesi konferensi mengenai kerjasama antara APF dan NHRC of Korea. APF merupakan jaringan regional yang beranggotakan Institusi Nasional HAM di wilayah Asia Pasifik. Saat ini APF memiliki 25 anggota di wilayah Asia Pasifik, antara lain Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Qatar, Maldives, Palestina, dan Nepal.

Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Komnas HAM Sri Nur Fathya turut mendampingi sebagai fasilitator.
Dalam sesi international engagement, Sri Nur Fathya menyampaikan laporan keterlibatan Komnas HAM sebagai focal point wilayah Asia Pasifik, anggota GANHRI Working Group on SDGs periode 2018-2019. Dalam laporannya, disampaikan bahwa Komnas HAM telah membentuk tim SDGs, menandatangani kerja sama selama tiga tahun dengan the Danish Institute for Human Rights (DIHR) untuk Promoting SDGs and Human Rights in the Asia Pacific Regional.Kerja sama Komnas HAM lainnya dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI) dalam workshop SDGs untuk NHRIs di wilayah Asia Pasifik, serta scoping mission duta besar kebebasan beragama Denmark mengenai perlindungan kebebasan beragama dan kaitannya dengan SDGs goal 16.

Selain itu, keterlibatan Komnas HAM sebagai narasumber di berbagai kegiatan internasional terkait SDGs dilaksanakan di Mongolia, Thailand, dan Swiss dalam upaya peningkatan kapasitas staf.
Selanjutnya Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan bakal menjadi pembicara dalam Biennale Conference bertema “Combating Hate and Dicrimination: Dignity for All” pada Kamis (5/9/2019) besok. (Fathya/IW)

Short link