Lembang –Komnas HAM melalui bagian pemantauan dan penyuluhan memberikan materi kepada 62 peserta program pendidikan Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Polri Dikreg ke-28, 2019. Hadir dalam acara tersebut Komisioner Komnas HAM Subkomisi Penegakan HAM, Amiruddin beserta staff yang bertempat di Gedung R. Hoegeng, Lembang, Jawa Barat  pada Selasa (01/10/2019).

Demi terciptanya lulusan Sespimti Polri yang dapat menjaga ketertiban masyarakat tingkat nasional dan global, Sespim Lemdiklat Polri mengundang Komnas HAM untuk memberikan materi kuliah berkaitan dengan “Strategi Komnas HAM membangun kerjasama global dan nasional dalam penegakan HAM di Indonesia”. Materi  ini berguna sebagai salah satu bekal lulusan Sespimti Polri dalam perannya sebagai  manajer dan pimpinan  tingkat tinggi yang unggul serta memiliki integritas tinggi di era demokrasi dan globalisasi. 

Dalam pemaparannya Amiruddin mengungkapkan beberapa terobosan  yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam membangun kerjasama. Dalam lingkup global Komnas HAM bersama dengan Komisi HAM dari Negara lainnya tergabung dalam Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). Selain itu Komnas HAM juga bekerjasama dengan The Danish Institute  for Human Rights (DIHR), South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF), Global Land Forum, World Human Right Cities Forum, dll. Dalam kerjasama-kerjasama internasional ini terjadi saling berbagi pengalaman antara institusi-intitusi HAM dan masyarakat internasional. Berkat kerjasama ini pula Komnas HAM ditunjuk sebagai koordinator SDGs di Asia Pasifik yang berlaku sejak 2016 dalam Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). Komnas HAM juga melakukan penandatanganan MoU dengan DIHR (2018 - 2021) untuk mensosialisasikan pengintegrasian SDGs dan HAM di Asia tenggara dan Asia Pasifik.

”Komnas HAM melalui kerjasama internasional ini mendapat berbagai macam informasi terkait permasalahan HAM dan solusinya. Uniknya setiap negara yang tergabung memiliki permasalahannya masing-masing sehingga memberi wawasan yang lebih luas terkait penanganan HAM baik di Indonesia maupun dalam lingkup Global,” ungkap Amir 

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lemdiklat Polri (dahulu bernama Lembaga Pendidikan Polri/Lemdikpol) adalah lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan akademik di bawah kendali Kapolri. Tugas pokok Lemdiklat Polri adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan mengembangkan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan) akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan Polri.

Dengan pemaparan yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM terkait Strategi Komnas HAM membangun kerjasama global dan nasional dalam penegakan HAM di Indonesia, Lulusan Sespimti dari Sespim Lemdiklat Polri  diharapkan memiliki kompetensi sebagai  Manajer dan pemimpin tingkat tinggi yang mampu menganalisi/meneliti keamanan dan ketertiban masyarakat tingkat nasional dan global. (feri/ibn)