Komnas HAM menghadiri Technical Working Group (TWG) Pertama South Easet Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF) yang diselenggarakan di Dili pada 24-25 April 2019. Untuk periode 2019, Timor Leste menjadi penyelenggara pertemuan SEANF setelah Phillipines melaksanakan tugasnya sebagai tuan rumah pada tahun sebelumnya (2018). Pada kesempatan ini, Komnas HAM diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama, Esrom Hamonangan dan Kepala Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan, Sasanti Amisani.

TWG 1 yang dilaksanakan kali ini membahas tentang hal-hal yang telah, sedang atau akan dilaksanakan oleh negara anggota SEANF dalam rangka kerjasama pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di institusinya maupun di tingkat regional ASEAN. Keenam anggota SEANF berbagi informasi berupa kemajuan dan aktifitas yang dilakukan setelah dilakukan pertemuan tahunan SEANF terakhir pada akhir 2018.Sebagai gambaran, Timor Leste (PDHJ)berbagi informasi antara lain tentang perolehan akreditasi A yang diperoleh lembaganya pada November 2018 dan pergantian pimpinan PDHJ (ketua dan dua wakil ketua pada Februari 2019) setelah habis masa jabatan kepemimpinan sebelumnya serta pemberian perhatian terhadaap isu kelompok rentan. Sementara itu, Indonesia (Komnas HAM) menyampaikan beberapa perkembangan terkait kerjasama dengan Danish Institute of Human Rights, PDHJ, dan pemantauan pemilihan umum 2019, serta penandatanganan kerjasama terkait statelesness antara Komnas HAM dengan Malaysia (SUHAKAM). SUHAKAM melaporkan antara lain tentang kegiatan berupa peluncuran temuan inkuiri publik tentang penghilangan secara paksa terhadap aktifis religius  yang terjadi di kepolisian tertentu Kepolisian Kerjaan Malaysia. Myanmar (NHRCT)  menyampaikan tentang pelaksanaan Capacity Assessment yang dalam hal ini mendapat dukungan dari APF pada November 2018. Sementara itu Phillipines (CHRP) menyampaikan bahwa lembaganya sedang dalam proses persiapan untuk membuat concept note untuk melibatkan institusi nasional hak asasi manusia (NHRI) dalam issue perubahan iklim, dan pada akhinya Thailand (NHRCT) menyampaikan antara lain tentang kerjasama antara NHRCT dengan kementrian pendidikan untuk membuat manual pengajaran hak asasi manusia bagi para guru.

Selain itu pertemuan ini juga membahas tentang kemajuan dan kerjasama yang telah dilakukan oleh NHRI anggota SEANF terkait isu yang terdapat di dalam Action Plan 2017-2021. Beberapa isu yang terdapat di dalam Action Plan SEANF seperti migrasi, perdagangan orang, pengungsi, bisnis dan hak asasi manusia, lingkungan dan hak asasi manusia termasuk perubahan iklim, pencegahan ekstrimisme, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan SDGs telah ditindaklanjuti oleh beberapa negara anggota SEANF di dalam aktifitasnya.

Terkait pelaksanaan 70 tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, masing-masing  anggota SEANF memberikan gambaran tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaganya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah pelaksanaan human rights festival (Komnas HAM), dan inagurasi di Diokno Park (CHRP).

Dalam 1st TWG ini, pembentukan sekretariat permanen SEANF yang telah menjadi topik pembahasan yang cukup lama, akan dibahas kembali di dalam forum Annual Meeting SEANF 2019.

Dalam 1st TWG, kemungkinan kerjasama peningkatan kapasitas staf dalam bentuk workshop, pertukaran staff, projek penelitian serta peningkatan komunikasi melalui sosial media mendapat perhatian dari NHRCT. Usulan menarik NHRCT ini disepakati oleh negara anggota SEANF lainnya dan akan dibahas kembali di 2nd TWG setelah NHRCT membuat draft kerangka acuan. Topik lain yang dibahas adalah usulan kerjasama dalam side event dalam inkuiri perubahan iklim (diusulkan oleh CHRP/Philippines) dan hal ini juga akan dibahas kembali di dalam 2 TWG.

Beberapa isu menarik yang juga dibahas dan disampaikan adalah perkembangan tentang isu Global Compact Migration (GCM) yang menjadi perhatian CHRP di Philippina dan himbauan tentang pentingnya untuk terus mendorong pemerintah masing-masing negara anggota untuk memonitor pelaksanaan GCM. Terkait Global Compact Migration ini, CHRP akan memasukkan beberapa poin di dalam catatannya tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai tanggapan atas isu MEA yang dikemukakan oleh Komnas HAM di dalam forum tersebut. (sasanti)