Kabar Latuharary

Pertemuan 1st Technical Working Group (TWG) South Easet Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF)

Komnas HAM menghadiri Technical WorkingGroup (TWG) Pertama South Easet Asia National Human Rights Institution Forum(SEANF) yang diselenggarakan di Dili pada 24-25 April 2019. Untuk periode 2019,Timor Leste menjadi penyelenggara pertemuan SEANF setelah Phillipinesmelaksanakan tugasnya sebagai tuan rumah pada tahun sebelumnya (2018). Padakesempatan ini, Komnas HAM diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan, PengawasanInternal dan Kerjasama, Esrom Hamonangan dan Kepala Bagian Kerjasama,Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan, Sasanti Amisani.

 

TWG 1 yang dilaksanakan kali inimembahas tentang hal-hal yang telah, sedang atau akan dilaksanakan oleh negaraanggota SEANF dalam rangka kerjasama pemajuan dan penegakan hak asasi manusiadi institusinya maupun di tingkat regional ASEAN. Keenam anggota SEANF berbagiinformasi berupa kemajuan dan aktifitas yang dilakukan setelah dilakukanpertemuan tahunan SEANF terakhir pada akhir 2018.Sebagai gambaran, Timor Leste(PDHJ)berbagi informasi antara lain tentang perolehan akreditasi A yangdiperoleh lembaganya pada November 2018 dan pergantian pimpinan PDHJ (ketua dandua wakil ketua pada Februari 2019) setelah habis masa jabatan kepemimpinansebelumnya serta pemberian perhatian terhadaap isu kelompok rentan. Sementaraitu, Indonesia (Komnas HAM) menyampaikan beberapa perkembangan terkaitkerjasama dengan Danish Institute of Human Rights, PDHJ, dan pemantauanpemilihan umum 2019, serta penandatanganan kerjasama terkait statelesnessantara Komnas HAM dengan Malaysia (SUHAKAM). SUHAKAM melaporkan antara lain tentangkegiatan berupa peluncuran temuan inkuiri publik tentang penghilangan secarapaksa terhadap aktifis religius  yang terjadi di kepolisian tertentuKepolisian Kerjaan Malaysia. Myanmar (NHRCT)  menyampaikan tentangpelaksanaan Capacity Assessment yang dalam hal ini mendapat dukungan dari APFpada November 2018. Sementara itu Phillipines (CHRP) menyampaikan bahwalembaganya sedang dalam proses persiapan untuk membuat concept note untukmelibatkan institusi nasional hak asasi manusia (NHRI) dalam issue perubahaniklim, dan pada akhinya Thailand (NHRCT) menyampaikan antara lain tentangkerjasama antara NHRCT dengan kementrian pendidikan untuk membuat manualpengajaran hak asasi manusia bagi para guru.

 

Selain itu pertemuan ini juga membahastentang kemajuan dan kerjasama yang telah dilakukan oleh NHRI anggota SEANFterkait isu yang terdapat di dalam Action Plan 2017-2021. Beberapa isu yangterdapat di dalam Action Plan SEANF seperti migrasi, perdagangan orang,pengungsi, bisnis dan hak asasi manusia, lingkungan dan hak asasi manusiatermasuk perubahan iklim, pencegahan ekstrimisme, perlindungan terhadapkelompok rentan, dan SDGs telah ditindaklanjuti oleh beberapa negara anggotaSEANF di dalam aktifitasnya.

 

Terkait pelaksanaan 70 tahun DeklarasiUmum Hak Asasi Manusia, masing-masing  anggota SEANF memberikan gambarantentang kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaganya. Beberapa kegiatan yangtelah dilakukan antara lain adalah pelaksanaan human rights festival (KomnasHAM), dan inagurasi di Diokno Park (CHRP).

 

Dalam 1st TWG ini, pembentukansekretariat permanen SEANF yang telah menjadi topik pembahasan yang cukup lama,akan dibahas kembali di dalam forum Annual Meeting SEANF 2019.

 

Dalam 1st TWG, kemungkinan kerjasamapeningkatan kapasitas staf dalam bentuk workshop, pertukaran staff, projekpenelitian serta peningkatan komunikasi melalui sosial media mendapat perhatiandari NHRCT. Usulan menarik NHRCT ini disepakati oleh negara anggota SEANFlainnya dan akan dibahas kembali di 2nd TWG setelah NHRCT membuat draft kerangkaacuan. Topik lain yang dibahas adalah usulan kerjasama dalam side event dalaminkuiri perubahan iklim (diusulkan oleh CHRP/Philippines) dan hal ini juga akandibahas kembali di dalam 2 TWG.

 

Beberapa isu menarik yang juga dibahas dan disampaikanadalah perkembangan tentang isu Global Compact Migration (GCM) yang menjadiperhatian CHRP di Philippina dan himbauan tentang pentingnya untuk terusmendorong pemerintah masing-masing negara anggota untuk memonitor pelaksanaanGCM. Terkait Global Compact Migration ini, CHRP akan memasukkan beberapa poindi dalam catatannya tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai tanggapanatas isu MEA yang dikemukakan oleh Komnas HAM di dalam forum tersebut. (sasanti)

Short link