Kabar Latuharary

Kerjasama Mencegah Penyiksaan di Lapas Indonesia

JAKARTA-Tepat pada hari Hari Bhakti Pemasyarakatanke-55, Komnas HAM bersama empat lembaga Negara lainnya menandatanganiPerjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan,Kementerian Hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan II A Narkoba, Jakarta Timur(27/04). Keempat lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Anti Kekerasanterhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Komisi Perlindungan AnakIndonesia (KPAI).

Pihak pertama dalam Perjanjian Kerja Sama(PKS) ini adalah Dirjen Pemasyarakatan, yang diwakili oleh Sri Puguh BudiUtami. Sedangkan pihak kedua adalah lima lembaga Negara yang diwakili olehSandrayati Moniaga (Komnas HAM), Adriana Venny Aryani (Komnas Perempuan), PutuElvina (KPAI), Adrianus Meliala (ORI), dan Maneger Nasution (LPSK).   Perjanjian Kerja Sama ini mengenai upayapengawasan dan pencegahanpenyiksaan dan perlakuan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi,atau merendahkan martabat setiap orang yang berada di Unit Pelayanan Terpadu(UPT) pemasyarakatan.

Ruanglingkup PKS meliputi pemberian akses dan informasi kepada petugaspemasyarakatan, pengawasan dan pemantauan, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Selanjutnya hasil pengawasan dan pemantauan akan dirumuskan dalambentuk rekomendasi dan diseminasi. PKS ini berlaku untuk jangka waktu limatahun terhitung sejak ditandatangani PKS. (SP/IBN)

Short link