Kabar Latuharary

“Belum Berujungnya Penyelesaian Konflik Agraria”

Latuharhary – Sebagianbesar pengaduan Komnas HAM terkait isu agraria belum terselesaikan sampaidengan hari ini kendati jumlahnya tidak bisa dibilang kecil karena sejak 2018sampai dengan April 2019, tercatat 169 kasus pengaduan yang masuk ke KomnasHAM, kata Amiruddin Al Rahab, Koordinator Penegakan HAM, pada diskusimedia yang mengangkat tema “Penyelesaian KonflikPertanahan dalam Perspektif HAM” di kantor Komnas HAM, Selasa(14/5/2019).

Amiruddinmenilai tingginya laporan dan pengaduan terkait isu konflik agraria yang masukke Komnas HAM selama beberapa tahun terakhir menunjukkan telah meluasnyapersoalan ini sehingga perlu segera diselesaikan. “Komnas HAM sangat terbuka untukmencari langkah penyelesaian bersama pemerintah. Fokus kami adalah bentukpenyelesaian yang berprespektif hak asasi manusia”, pungkasnya.

Menurutnya,penyelesaian konflik agraria bukan sekedar pada level permukaan. “Kalau sekedarmenyelesaikan itu mudah, tetapi apakah dalam penyelesaiannya akan mengembalikanlahan masyarakat atau tidak, itu yang harus menjadi fokus penyelesaian,”tukasnya.

Amiruddinmenegaskan, apabila tanah tersebut memang dirampas, maka harus dikembalikan. “Komitmenpemerintah sesungguhnya diuji di sini. Kembalikan, jika tanah tersebut memangdirampas. Pada konteks inilah hak asasi manusi telah dipenuhi. Hal ini perlu dilakukanjika Presiden Joko Widodo berkomitmen menyelesaikan masalah konflik agraria,”tegasnya.

Padakesempatan yang sama, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika menyatakan bahwa konflik agrariayang saat ini terjadi dan meluas di Indonesia merupakan cerminan ketimpangan struktur,alokasi dan penguasaan tanah di Indonesia. “Setiap tahun meningkat, namun tidakdibarengi dengan penyelesaian konflik”, tukasnya.

Dewi menambahkan,pada masa Jokowi, reforma agraria hanya diterjemahkan sebagai pembagiansertifikat tanah, tidak menyentuh penyelesaian pada akar masalah ketimpanganyang menyebabkan terjadinya dan meluasnya konflik agraria.

SementaraZenzi Suhadi dariWahana Lingkungan Hidup Indonesia, mengungkapkanbahwa penyelesaian masalah agraria bukan hanya mengembalikan tanah warga akantetapi harus dibarengi dengan pengadaan daya dukung ruang yang berhubungan dengankehidupan manusia. “Penyelesaian konflik itu artinya menghentikan tumbuhnya konflik-konflikbaru di Indonesia”, ungkapnya.

SebelumnyaKomnas HAM juga telah menyampaikan apresiasinya atas kehendak Presiden JokoWidodo untuk mempercepat penyelesaiankonflik pertanahan di seluruh Indonesiayang tidak hanya di atas kertas.

Dalam kesempatantersebut, moderator acara, Gatot Ristanto yang menjabat sebagai Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, menyimpulkan bahwa konflikagraria harus segera diselesaikan dengan mengedepankan perspektif hak asasimanusia.

Menurutnya,Komnas HAM dapat berkontribusi pada konteks ini antara lain dengan cara mengumpulkanstakeholder terkait dan merumuskankonsep penyelesaian yang menyesuaikan dengan pada peta jalan yang telah digagasoleh pemerintah. (Niken/ENS)

Short link