Kabar Latuharary

Komnas HAM Dorong Perlindungan HAM Pengidap Kusta

Latuharhary– Pemerintah Republik Indonesia belum sepenuhnya melakukan implementasiperlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana Konvensi Hak-Hak PenyandangDisabilitas (CRPD) terhadap para pengidap kusta, demikian disampaikan InstituteInklusif Indonesia (i3) kepada Komnas HAM dalam audiensi yang dilaksanakan digedung Komnas HAM pada Selasa (14/5/2019). 

 

“Pandangan negatif atau stigmaterhadap pengidap kusta masih ditemui di tengah masyarakat Indonesia. Kitasudah mendrafting implementasi tentang indikator dan indeks CRPD dan kamimenemukan stigma negatif pengidap kusta sangat kuat,” ungkap Boarding InstituteInklusif Indonesia (i3), Jona.  

 

Jona menyampaikan kekhawatirannyamengenai fenomena ini terlebih karena dalam satu sampai satu setengah tahun ke depanIndonesia akan menghadapi pertanyaan Dewan HAM PBB terkait sejauh mana implementasiCRPD telah dilakukan di Indonesia. “Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti,”pungkasnya.

 

Merespon kondisi yang disampaikantersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik,  memastikan bahwa isu disabilitas pengidapkusta telah dimasukkan dalam program Festival HAM dan peringatan Hari HAM yangakan diselenggarakan oleh Komnas HAM. “Bentuknya berupa stand even khusus pengidap kusta untuk presentasi atau penampilanlainnya,” ungkapnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Taufan mengungkapkanbahwa Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Komnas HAM untuk mendukungIndonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB. Komnas HAM sepakat mendukung halini dengan catatan bahwa Kemenlu RI harus berkomitmen dalam implementasiperlindungan HAM. “Hal ini sekaligus menjadi ruang baru untuk memasukkan wacanadisabilitas kusta dalam ranah internasional,” tukasnya.  

 

Pada kesempatan yang sama, penelitiKomnas HAM Isnenningtyas yulianti, mengungkapkan temuan Komnas HAM terkaitsituasi politik disabilitas khususnya kusta.  Temuan pertama, penyandang kusta tidak diakui sebagai penyandangdisabilitas. Publik hanya mengakui ekskusta yang sudah sembuh tetapi kehilangan fisiknya sebagai penyandangdisabilitas. 

 

Kedua,penghapusan stigma negatif yang dapat dilakukan melalui kegiatan promotif,penyuluhan, dan pendidikan akan efektif apabila menggunakan media. Media adalahcorong perubah opini sehingga stigma negatif harus dilakukan dengankampanye-kampanye positif bahwa difabel mampu untuk diberdayakan. 

 

Ketiga, pada eraotonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk bisa melaksanakantangung jawabnya terhadap pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasimanusia. Isnen menyampaikan bahwa sejauh ini pemda menyambut baik upayapromotif penyandang disabilitas. “Kondisi ini seharusnya menjadi peluang untukmemasukkan agenda disabilitas pengidap kusta karena Pemda mempunyai sumber danadan sumber daya manusia (APBD) yang dapat dimanfaatkan,” pungkasnya.

 

Menurut Isnen, berdasarkan catatanpenyusunan laporan CRPD, pemerintah sebenarnya mempunyai kemauan untuk berubah,namun tidak mengetahui langkah apa yang seharusnya diambil. “Cita-cita sebenarnyasudah ada, namun apa upaya yang harus dilakukan untuk merangkul pemda guna mewujudkancita-cita tersebut, masih membutuhkan kerja sama dengan teman-temandisabilitas. Persoalan utamanya adalah bagaimana membuat isu disabilitasmenjadi main streaming hingga kedaerah. Kendalanya memang pada kurangnya inisiatif,” ungkapnya.

 

Merespon kondisi tersebut, TechnicalAdvisor NLR Yanuar, menyampaikan bahwa NLR sebagai lembaga yang fokusmenghentikan penularan kusta dan membantu penerimaan eks pengidap kusta untukkembali diterima masyarakat, juga telah berupaya dalam mengurangi stigmanegatif terhadap pengidap kusta. “Kami akan menyelenggarakan pelatihan sensibilitaskusta dan disabilitas bagi teman-teman jurnalis. Kita fokus untuk menggandengmedia agar tercipta pemberitaan positif tentang pengidap kusta. Tidakmengangkat kusta dari sisi penyakitnya atau sisi buruknya tapi lebih kepada apayang bisa dilakukan para pengidap kusta,” ujarnya. (SP/IW/ENS)

Short link