Kabar Latuharary

Perlu Kajian yang Lebih Komprehensif Perlindungan Bagi Pembela HAM

Jakarta- Penelitian tentang perlindungan bagi pembela hak asasi manusia (HAM) dibidang lingkungan hidup sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penelitiannormatif. Namun, diperlukan juga kajian dari aspek sosiologi hukumnya.

WakilKetua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga menegaskan hal tersebutdalam diskusi bersama Kemitraan dan Kedutaan Besar Belanda tentang program"Protecting Human Rights Defenders for Sustainable Development inIndonesia" (HRD), di Hotel Ashley, Jakarta, Kamis (2/5/2019). 

Salahsatu program HRD ialah penelitian mengenai kerangka hukum bagi pembela HAM ataslingkungan di Indonesia. Penelitian ini fokus mengidentifikasi payung hukumbagi pembela HAM di Indonesia, kelemahan pelaksanaan perlindungan bagi pembelaHAM serta rekomendasi untuk penyelesaian masalah perlindungan pembela HAM ataslingkungan di Indonesia.

Sebagaisalah satu narasumber, Sandrayati menjelaskan, pendekatan sosial perludilakukan karena budaya impunitas di Indonesia masih cukup tinggi. "Tidakperlu dilakukan kalau menggunakan pendekatan normatif, karena akan terjebakpada pembahasan pasal saja," tegasnya.

Penelitianini, lanjut Sandrayati, mampu memberikan pemaparan komprehensif mengenai apayang terjadi di lapangan. Mulai dari pola pelanggaran HAM sampai bedah kasusuntuk menelisik penyebab terjadinya pelanggaran terhadap pembela HAMtersebut. 

"Diperlukanjuga adanya pemaparan mengenai apa yang terjadi pada pelaku pelanggaran HAM danbagaimana peran negara terhadap pelaku," jelas Sandrayati.

Diakhir pemaparannya, Sandrayati memberikan beberapa rekomendasi, antara lainperlunya inisiatif untuk rancangan Undang-Undang khusus berkaitan denganperlindungan pembela HAM. Selain itu, ia juga menyarankan perlunya dokumentasipelaku yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap proses hukumyang berjalan.

WakilKetua Bidang Internal Hairansyah yang turut menjadi narasumber menilai,konseptualisasi pembela HAM dalam penelitian ini harus dijabarkan lebihspesifik. "Komnas HAM sudah ada laporan terkait situasi pembela HAM diIndonesia yang dibuat pada tahun 2012-2015, namun tidak ada dalam daftarpustaka," ujarnya.

Lantaranjejak rekam lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkaitpembela HAM dalam isu lingkungan sudah banyak terlaksana. Hairansyah berharaprekam jejak tersebut dapat dijadikan pijakan dalam penelitian ini menghasilkanpemaparan yang lebih spesifik dan mendalam.

Masukandan rekomendasi atas hasil penelitian tersebut juga disampaikan oleh berbagaiunsur terkait seperti pemerintah, lembaga pemerintah seperti Komnas Perempuandan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta LSM. (AH/IW)


Short link