Kabar Latuharhary – Permasalahan buruh migran dan human trafficking merupakan salah satu pokok penting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Permasalahan ini ternyata menjadikan perempuan dalam posisi yang paling terancam. Komisioner Komnas HAM RI, M. Choirul Anam menyampaikan bahwa persoalan human trafficking terus menerus terjadi dengan karakter yang sama sehingga perlu adanya gerakan bersama untuk menyelesaikannya.

“Perlu ada sebuah gerakan bersama untuk meningkatkan daya tekannya. Perlu dipikirkan bersama-sama bagaimana penyelesaiannya. Harus dipikirkan pula apakah pelanggaran yang terjadi bisa disebut pelanggaran HAM yang berat karena hal ini terus menerus terjadi dengan pola yang sama,” ungkap Anam dalam Webinar PNBP-UM 2020 Tentang Rasa dan Cerita: Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Pusaran Human Trafficking, Minggu (16/08/2020).

Webinar ini merupakan rangkaian kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang dengan beberapa NGO yang berfokus dan bergerak di aktivitas pekerja migran Indonesia di beberapa negara. Anam juga menyampaikan secara taktis yang bisa dilakukan bersama-sama adalah memaksimalkan police to police dalam persoalan buruh migran dan Mutual Legal Assistance (MLA).

“Pada police to police, polisi Indonesia dan polisi di negara tujuan sama-sama bertanggungjawab. Hal ini seperti pada kasus Djoko Candra yang baru saja terjadi. Dalam MLA, bagaimana membangun kerangka bersama-sama untuk access to justice buruh migran, sehingga MLA bisa menjadi satu instrumen untuk memastikan buruh migran Indonesia terlindungi,” jelas Anam.

Lebih lanjut, Anam menyinggung kasus buruh migran yang baru saja terjadi di Sabah, Malaysia. Menurut Anam, universal juridiction dapat digunakan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja yang menjadi korban human trafficking. “Hal ini perlu dilakukan untuk memutus mata rantai impunitas yang terjadi pada buruh migran juga agar kondisi mereka semakin baik di mana pun berada,” pungkas Anam. (Utari/Ibn)