Latuharhary-Keterbukaan informasi publik menjadi kewajiban badan publik, termasuk Komnas HAM RI melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyusunan strategi peningkatan kinerja PPID kedepan menjadi fokus selanjutnya.
“Bersyukur karena predikat Komnas HAM saat ini statusnya menuju informatif berkat kerja keras semuanya, dedikasinya,” tutur Wakil Ketua Internal Komnas HAM Munafrizal Manan ketika membuka FGD “Evaluasi Hasil Monev PPID Komnas HAM” secara daring, Selasa (7/12/2021).
Ia pun mengapresiasi Komisi Informasi Pusat yang sudah memberikan anugerah predikat tersebut atas kerja keras yang dilakukan oleh tim PPID Komnas HAM RI. Tim PPID, katanya, tidak boleh berpuas diri karena masih banyak hal yang perlu dikerjakan, diperbaiki serta ditingkatkan.
Langkah pertama dengan menyusun daftar rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai Januari tahun depan agar performa PPID semakin baik. Tim PPID juga wajib mempelajari hal-hal terkait insight dan best practice KL yang mendapatkan predikat informatif sebagai bahan pembelajaran bersama.
“Saya menyarankan supaya tim PPID Komnas HAM membuat semacam roadmap mini, apa saja yang harus dilakukan supaya ke epan predikat Komnas HAM ke depan lebih baik,” kata Munafrizal.
Selain untuk mendapatkan predikat yang lebih baik, langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab Komnas HAM dalam pemenuhan hak atas informasi.
“Komnas HAM harus serius tentang ini karena menyangkut HAM, yaitu Rights to inform. Performa dan kinerja PPID tentang hak publik atas informasi di internal kita masih kurang bagus,” kata Munafrizal.
Dalam kegiatan ini hadir Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Fathul Ulum sebagai narasumber. Ia menyarankan pengembangan strategi kerja berdasarkan Indikator Monev KIP 2018-2021, yaitu pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi publik .
FGD ini juga dihadiri oleh tim PPID Komna HAM RI, baik staf utama dan staf penghubung. (SP/IW)
Short link
