Palu-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu tempat penahanan yang diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dalam manajemen warga binaan.
"Komnas HAM beberapa bulan lalu melakukan koordinasi dengan Lapas-Lapas di Indonesia. Karena yang jadi perhatian kami bagaimana bisa mengetahui kondisi di Lapas," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam kunjungan kerja ke Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Tengah, Senin (11/7/2022).
Amir pun menggarisbawahi hasil pemantauan Lapas yang menunjukkan masalah signifikan, yakni overcrowded atau kelebihan penghuni. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengancam pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan.
Untuk mengupayakan jalan keluar permasalahan overcrowded, Komnas HAM berkoordinasi dengan berbagai pihak salah satunya Kemenkumham. "Komnas HAM sudah bicara dengan Wamenkumham mengenai overcrowded yang menjadi masalah hampir di semua Lapas," ujar Amir.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Tengah Sunar Agus mengapresiasi perhatian Komnas HAM terkait permasalahan overcrowded. Ia mengungkapkan kondisi riil Lapas di wilayah Sulawesi Tengah. "Overcrowded di atas 100% dan di Palu 300%. Terdapat 13 Lapas. Ada 12 lapas hampir semua penuh. Yang sangat penuh di Palu," jelas Sunar.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulteng Max Wambrauw turut menyampaikan, pihaknya telah mengedepankan prinsip HAM. "Standar pelayanan berbasis HAM kami dorong terus. Pendekatan kami adalah humanis. Meski dibatasi tembok, hak hak mereka tak dikurangi," ucapnya.
Amir berharap Komnas HAM bersama Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan dapat membangun sinergi dan mengambil langkah bersama dalam meminimalisasi overcrowded di Indonesia.
Amir juga menyoroti pentingnya pendataan warga binaan yang akan menjadi pemilih Pemilu 2024. "Terkait pemutakhiran data Pemilu perlu diantisipasi supaya hak-hak warga negara terpenuhi," tegasnya. (AM/IW)
Short link
