Kabar Latuharhary

Komnas HAM Siap Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan TPPO

Jakarta- Komnas HAM RI  menggelar Rapat Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berperspektif Hak Asasi Manusia yang bertujuan mendapatkan gambaran dan berdiskusi mengenai Strategi Pencegahan dan Penanganan TPPO di Indonesia dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO, di Gedung Komnas HAM RI Hayam Wuruk Jakarta (Senin, 6/3/2023).

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai hadir memberi sambutan pada rakor lintas K/L yang dipimpin oleh Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah selaku Koordinator Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penaganan TPPO Komnas HAM RI. 

Tujuan rapat koordinasi adalah adanya paparan upaya, capaian, dan tantangan dari K/L terkait guna menyusun kerangka besar untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia yang berperspektif HAM. 

Narasumber dalam rakor ini Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Priyadi Santosa, Anjak Madya Dit Tipidum Bareskrim Polri KBP. Ciceu Cahyati, dan Tenaga Ahli LPSK Rianto Wicaksono. 


Pada intinya, narasumber menyepakati bahwa cukup banyak upaya yang telah dilakukan Kementerian/Lembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, namun kompleksitas masalah termasuk pihak yang terlibat sehingga diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama dalam penanganannya. Setidaknya, 9 juta orang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dan separuh di antaranya tidak melalui jalur resmi (unprosedural)



K/L yang hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Direktur Fasilitas dan Informasi Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kemenkopolhukam, Staf Ahli Bidang Dinamika Sosial Kementerian Sosial, Sestama BP2MI dan jajaran, Babinkum TNI, dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Esrom Hamonangan P dan Anggota Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Komnas HAM RI. (AAP/ESM/SA)

Short link