Rekam Media

Bicara Kasus HAM, Aktivis Sebut Presiden saat Ini Tak Punya Beban Sejarah

JAKARTA - Aktivisyang terhimpun dalam Rumah Gerakan 98 optimis di bawah komda Joko Widodo(Jokowi), pemerintah akan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai langkahpenyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

"Karenapresiden saat ini tidak memiliki beban sejarah. Dan memang kita sebaiknya tidakmemilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam," ujar Ketua Umum RumahGerakan 98, Bernard AM Haloho, dalam diskusi bertajuk "Bentuk PengadilanHAM Ad Hoc", yang berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Bernard mengatakan, saat ini momentum emas bagipemerintah untuk menjalankan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPRterkait kasus ini.

“Saatpemerintahan Presiden Megawati sudah ada keinginan untuk Indonesia meratifikasistatuta Roma terkait Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), namun dipemerintahan SBY prosesnya berhenti,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Aktivis KBRD, GardaSembiring mengatakan kasus penculikan ini belum dapat dihentikan. "Statuskorbannya masih hilang. Kalau dikatakan meninggal, harus ada bukti yangmendukung hal tersebut," tegasnya.

Sementara,Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai isu penculikan danpenghilangan paksa aktivis 1997/1998 merupakan isu bangsa yang menjadi bebansejarah. "Kasus yang memiliki dukungan politik kuat saat ini adalahpenculikan aktivis," katanya.

MenurutBeka, Kejaksaan Agung harus didorong untuk menuntaskan kasus ini karenamemiliki kewenangan memanggil paksa.

"Sampaikapan pun, jika ini tidak dituntaskan, akan menjadi beban pemerintahanmendatang, karena kasus ini tidak mengenal kadaluarsa. Tanpa pengadilan HAM AdHoc, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 akan menjadibeban setiap pemerintahan," pungkasnya.

(aky)

 

Fahreza Rizky,Jurnalis

https://news.okezone.com/read/2019/04/10/337/2041319/bicara-kasus-ham-aktivis-sebut-presiden-saat-ini-tak-punya-beban-sejarah