Rekam Media

Komnas HAM Kritik Tim Pengkaji Ucapan Tokoh Bentukan Wiranto

Jakarta - Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik Tim Bantuan Bidang Hukum bentukan MenteriKoordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Timyang biasa disebut sebagai 'tim pengkaji ucapan tokoh' itu dinilai berpotensimelanggar HAM.

"Menko Polhukam harusnyalebih aktif dan mengedepankan agenda kebangsaan untuk merajut suasanapasca-Pemilu, bukan malah masuk dalam masalah yang berpotensi melanggar hakasasi manusia," kata Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, kepadawartawan, Rabu (8/5/2019.

Menurutnya, penanganan persoalanhukum bisa ditangani sebagaimana biasanya. Ada kepolisian yang bekerja.Pembentukan tim khusus oleh Wiranto dinilainya tidak perlu. Potensi pelanggaranHAM ada pada tugas tim itu sendiri.

"Kalau tugasnya mengkajitindakan sampai pemikiran, itu esensinya merupakan kontrol kuasa atas kebebasanmenyatakan pendapat dan berpikir. Itu ciri khas kekuasaan yang jauh dari nilaihukum, demokrasi, dan HAM," tutur Choirul.

Pembentukan Tim Bantuan BidangHukum itu diutarakan Wiranto usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkatmenteri di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,Senin (6/5) kemarin. Tim akan berisi pakar hukum tata negara, para profesor,dan doktor berbagai universitas. Fungsinya untuk mensupervisi koordinasipenanganan pelanggaran hukum. Latar belakangnya, pemerintah tak ingin negaraterpecah akibat provokasi usai Pemilu.

"Hasil rapat salah satunyaadalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan,pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggardan melawan hukum," kata Wiranto usai memimpin rapat itu di Kantornya, JlMedan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/5) kemarin.

Polri diminta ikut memberikansaran soal perspektif hukum terkait pelanggaran yang dikaji tim bentukanWiranto itu. "Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasti akandiproses. Tapi dengan catatan terbukti. Minimal dua alat bukti," kataKepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal kepada wartawan di Mabes Polri, JakartaSelatan, Selasa (7/5) kemarin.

Akun-akun media sosial yangmenyebarkan ujaran kebencian akan ditutup. Namun untuk media massa, pemerintahakan menyikapi sesuai jalurnya, yakni lewat Dewan Pers. Suasana penjagaankeamanan dijaminnya tak akan seperti Orde Baru.

"Ada yang mengatakan 'PakWiranto kembali ke Orde Baru', bukan. Itu siapa yang bicara seperti itu.Makanya saya katakan, biar jelas dulu masalahnya, baru komentar," kataWiranto.

 

(dnu/tor)

Danu Damarjati

https://news.detik.com/berita/d-4541314/komnas-ham-kritik-tim-pengkaji-ucapan-tokoh-bentukan-wiranto