Siswa SMP Cikal belajar HAM

Komnas HAM Persiapkan Laporan ICPRD

omnas HAM sedang menyusun laporan pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD) dan kajian tentang Persepsi Aparat Penegak Hukum (APH) atas Pengakuan Kapasitas Legal terhadap Penyandang Disabilitas Mental.

Pembahasan Standar Setting dan Norma PDRE di Kalbar

Penyusunan standar norma dan setting PDRE bertujuan untuk memberikan tafsiran HAM yang dapat mengikat semua pihak dalam menjawab persoalan HAM yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan tindakan atau perbuatan yang sejalan dengan HAM.

Kantor Penilai Jasa harus Memahami HAM

Dalam pelaksanaan observasi lapangan di 3 (tiga) wilayah yaitu Sulawesi Selatan, Jogyakarta dan Jawa Barat, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keberadaan Kantor Penilai Jasa Publik (appraisal / KJPP) dalam penentuan nilai dan besarnya ganti kerugian yang dianggap tidak layak dan adil sehingga kerap menjadi objek gugatan serta penetapan konsiyasi di Pengadilan.

Komnas HAM Mendekatkan Diri dengan Masyarakat Blitar

Komnas HAM bekerjasama dengan LSM Sitas Desa Blitar. Selain membuka pos pengaduan, juga dilaksanakan FGD pada 24 dan 25 Juli yang dihadiri oleh warga masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, Komnas HAM menerima 30 buah konsultasi dan menerima empat berkas pengaduan.