Kegiatan para pembela HAM, termasuk yang dilakukan oleh Komnas HAM, sangaT rentan dan beresiko. Untuk itu, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kemampuan teknis untuk meresponnya secara benar, sekaligus mendorong kebijakan dan prosedur standar yang menjamin keamanan bagi para pembela HAM, baik secara fisik, mental, ataupun perlindungan data serta informasi yang seringkali sangat sensitif dan rahasia.
Komnas HAM diharapkan bisa membangun model percontohan polisi yang berbasis HAM dengan standar dan kriteria tertentu. Bagi unit kepolisiaan yang memenuhi standar HAM hendaknya diberikan insentif supaya terus bisa berkembang dan maju.
Program Kota/Kabupaten HAM sejalan dengan proram Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mencanangkan konsep ini. Pemenuhan dan perlindungan HAM tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah pusat. Namun, juga diperlukan peran dari pemda di era desentralisasi untuk menyebarkan isu dan nilai penting HAM. Data Komnas HAM menunjukkan Pemerintah Daerah merupakan aktor tertinggi ke-3 yang paling banyak diadukan oleh masyarakat.
Dengan adanya kesepahaman tentang bentuk dan teknis kerjasama ini, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan terorisme, maka sinergitas antara kedua lembaga akan lebih berdampak nyata dalam penanggulangan terorisme.
Mahasiswa berperan penting dalam memajukan HAM dan mendampingi masyarakat korban pelanggaran HAM.
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
