Kabar Latuharary

Hari HAM Internasional 10 Desember 2016

Hari Hak Asasi Manusia Internasional kembali diperingatipada 10 Desember 2016. Sebagai hari yang sangat penting bagi gerakan HAM secarainternasional, sudah sepatutnya kita melakukan refleksi atas apa yang telahterjadi di sepanjang 2016 supaya ada perbaikan penghormatan, perlindungan, danpemenuhan HAM di 2017.

Presiden Joko Widodo sudah menjalankan tugasnya sebagaipresiden selama lebih dari dua tahun. Namun, catatan atas pencapaianpemerintahannya di dalam penegakan HAM masih harus dipacu sehingga memenuhiharapan publik.

Penyelesaian atas 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah selesaidiselidiki oleh Komnas HAM masih menemui jalan buntu. Rencana untuk membentukKomite Bersama untuk Kebenaran dan Rekonsoliasi yang pada awal pemerintahanJokowi terkesan sangat meyakinkan, pelan tapi pasti tenggelam.

Di samping belum optimalnya komitmen negara, adalah jugamasih banyaknya keberatan dari korban dan banyak pihak jika beberapapelanggaran HAM yang berat diselesaikan lewat jalur nonyudisial, misalnya untukkasus penculikan aktivis dan tragedi semanggi.

Pada 8-9 Desember 2016, Komnas HAM mengadakan diskusiterbatas untuk berbagi pengalaman tentang rekonsiliasi berbasis komunitas yangtelah diadakan di banyak tempat oleh banyak organisasi, misalnya Syarikat. Daridiskusi diharapkan akan muncul gagasan dan dorongan tentang model rekonsiliasiyang tepat.

Hal ini karena, semakin lama dan tidak jelas langkah apa yang akan ditempuhpemerintah atas kasus pelanggaran HAM yang berat, keadilan akan semakin menjauhdan beban bangsa akan semakin menumpuk.

Dibutuhkan keteladanan dan ketegasan Presiden Jokowi atastujuh kasus HAM tersebut agar ada kepastian hukum dan hak atas keadilanditegakkan. Di awal pemerintahannya ada janji bahwa tunggakan kasus itu akandiselesaikan. Koordinasi antara Komnas HAM selaku penyelidik dan KejaksaanAgung selaku penyidik sebagaimana diatur di dalam UU tentang Pengadilan HAM,harus ditingkatkan.

Penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan pada beberapa waktu yanglalu yang telah menghanguskan 2,6 juta hektare hutan dan lahan, berdampak padahak atas kesehatan sekitar 500 ribu orang dan merenggut hak hidup paling tidak 23orang yang sebagian besar adalah anak-anak adalah bentuk lain dari tunggakankasus berdimensi HAM yang harus segera diselesaikan.

Publik masih memantau apa yang akan dilakukan oleh lembaga penegak hukum atasratusan tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kepolisian dan langkah dariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggugat korporasi pembakarhutan dan lahan dan rehabilitasinya.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang diduga kuatsebagian besar dilakukan secara sengaja tersebut harus diusut tuntas karenatelah berdampak pada hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman,dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Jika tidak, peristiwa yang telahterjadi terus menerus selama 18 tahun ini akan menjadi peristiwa yang bisakarena tidak ada tindakan yang berefek jera bagi para pelakunya.

Tim Komnas HAM yang menangani isu bencana asap telahmenyelesaikan laporannya dalam perspektif hak atas kesehatan, denganmerekomendasikan agar aspek kemanusiaan dan kesehatan diprioritaskan dalampenanganan bencana asap karena telah berlangsung selama 18 tahun tanpa jeda.

Konflik akibat pendirian pabrik semen dan penambangan batu gamping di kawasankarst terjadi di banyak tempat, di antaranya di Pati dan Rembang, Jawa Tengah.Masyarakat menolak karena pabrik dan tambang akan merusak alam, air, budaya,dan lingkungan hidup sekitar. Kawasan karst menjadi sumber penghidupan bagiwarga dan kaya dengan potensi sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya.Sayangnya, belum ada regulasi yang komprehensif dalam melindungi kawasan karstyang sangat langka dan esensial tersebut. Untuk itu, Presiden Jokowi perlu untuksegera menetapkan peraturan pemerintah yang mampu melindungi kawasan karst danhak-hak masyarakat sekitar.

Komnas HAM telah menuntaskan pemantuan dan kajian ataspersoalan ini dengan menerbitkan laporan Pelestarian Ekosistem Karst dan PerlindunganHAM, yang diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengelola karstsecara lebih berkelanjutan.

Proyek-proyek mega-infrastruktur yang akan dibangun di era pemerintahan PresidenJokowi sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 03/2006, misalnya jalan tol, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik, harusmemperhatikan dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini karena proyek tersebutpasti menimbulkan dampak serius terhadap HAM, misalnya yang sudah terjadi dalampembangunan Waduk Jatigede Jawa Barat dan PLTU Batang Jawa Tengah. Proyektersebut telah merelokasi ribuan masyarakat karena tanah dan lokasipenghidupannya dipergunakan untuk proyek tersebut.

Komnas HAM melalui tim khusus sedang bekerja untukmerumuskan Panduan Pembangunan Infrastruktur berbasis HAM, sehingga diharapkandapat menjadi panduan bagi pemerintah dan investor dalam membanguninfrastruktur berperspektif pada HAM.

Secara umum, pemerintahan Presiden Jokowi belum mempunyai blue print dan road map dalam penegakan HAM di dalampemerintahannya, sehingga potensi pelanggaran HAM akan terus terjadi danberakumulasi. Hal ini akan memberatkan langkah pemerintahannya ke depan apalagiditambah dengan kewajiban menyelesaikan warisan persoalan HAM di masa lalu.

Dalam momentum Hari HAM tahun ini, maka menjadi penting bagi Presiden Jokowiuntuk menegaskan komitmennya dalam menegakkan HAM sebagaimana janjinya dalamNawacita. Paling tidak dalam setahun ke depan, harus jelas bentuk kebijakan danlangkah Pemerintah Jokowi dalam menegakkan HAM.

Harapan rakyat terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi agarkewajiban dan tanggung jawab negara dalam menegakkan HAM sebagaimana diatur didalam UUD 1945 Pasal 28A – 28J, dapat terealisasi dengan konsisten dan terukur.

Selamat Hari HAM! Hormati, lindungi, dan penuhi HAM setiaporang! (Mimin Dwi Hartono)

Photo credit: Aaj News

Short link