Kabar Latuharary

Belajar Rekonsiliasi Berbasis Komunitas

Komnas HAM mengadakan DiskusiTerbatas tentang Inisiatif Rekonsiliasi Berbasis Komunitas pada 8-9 Desember2016.

Pertemuan tersebut mengundangorganisasi dan individu yang berkegiatan untuk mendorong dan mempraktekkan rekonsiliasidi tingkat lokal terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,khususnya Peristiwa 1965.

Wakil Ketua Komnas HAM RoichatulAswidah dalam pengantarnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuanuntuk merefleksikan, melihat permasalahan yang ada, sekaligus meminta masukan.

“Diharapkan dapat salingberbagi pengalaman inistiatif dan melihat hal-hal mana yang dapat dituangkanuntuk sebuah gerakan yang lebih besar untuk Indonesia,” ujar Roi.

Komnas HAM mengapresiasi kerjadan aktivitas organisasi maupun individu yangf mendorong rekonsiliasi di tengahkondisi sosial politik kita dalam berbangsa nampak semakin rumit.

“Namun, di tengah kerumitanyang ada, anda semua sudah melakukan banyak hal dengan ruang lingkup masing-masing.Sehingga, semoga kita dapat merumuskan sendiri apa yang paling mungkin untukkita lakukan,” harap Roi.

Menurut Herry Anggoro Jatmikodari Syarikat, yang sulit dari rekonsiliasi sebenarnya adalah soal rehabilitasi.

“Kami melihat pada kebutuhankorban dengan menempatkan mereka dalam posisi setara dan memberdayakan secaraekonomi melalui koperasi, “ papar Herry.

Sedangkan Pater Hubert ThomasSVD menyampaikan bahwa perjuangan untuk mengembangkan rekonsiliasi bukan hanya terkaitsoal kejahatan masa lalu. Tetapi, menurut Hubert, berkaitan dengan masa kinidan masa depan.

“Yang penting adalah membangunsistem kemasyarakatan supaya korban di masa kini dan depan dikurangi. Kita seringkalihanya terkonsentrasi di masa lalu. Korban itu sebenarnya adalah kita semua,”kata Pater Hubert.

Selain mendengar pemaparanmengenai pendekatan dan praktek rekonsiliasi berbasis komunitas, pada harikedua 9 Desember, dipaparkan tentang upaya rekonsiliasi melalui seni dan media sosial.

Komisioner M. Nurkhoironmenyampaikan bahwa Komnas HAM tengah mendorong kepala daerah melembagakanprinsip norma HAM lewat Kota Ramah HAM.

“Ini soal semangat untuk memasukkanprinsip dan norma HAM di tingkat lokal,” ujar Khoiron.

Dalam pertemuan yangdifasilitasi oleh Ichsan Malik tersebut muncul harapan agar Komnas HAM mampumenjembatani komunikasi antara korban dengan pemerintah, mendorong adanyajaminan keamanan bagi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh korban, danmengelola database tentang korban serta insiatif rekonsiliasi lokal yang sudahdilaksanakan.  (MDH)

 

 

 

Short link