Kabar Latuharary

Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Latuharhary – Presiden Republik Indonesia tetapmenegaskan komitmennya terkait penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM masalalu, kata Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rahmat pasca pertemuan dengan Presiden RIdan jajarannya pada acara makan malam di Istana Negara Jakarta menyambutperingatan hari HAM Internasional 10 Desember 2016, pada Jumat, 9 Desember2016.

“KomitmenPresiden tidak berubah dari komitmen yang telah disampaikan pada peringatanhari HAM Internasional 10 Desember 2015 lalu yaitu akan didorong untukdiselesaikan dengan cara yang baik,” tukasnya.

Menteri Hukumdan HAM Yasonna Laoly pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa terkaitpenyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tengah mencaripendekatan-pendekatan yang lebih berkeadilan dan lebih baik.

“Persoalanini bukan perkara mudah maka harus diselesaikan secara arif. PemerintahanPresiden Jokowi telah mencapai progres yang signifikan dalam 2 (dua) tahun initerlebih apabila dibandingkan dengan capaian pemerintahan sebelumnya,” tegasnyakepada puluhan jurnalis.

Sementara JuruBicara Kepresidenan atau Staf Khusus Komunikasi Presiden, Johan Budi,mengungkapkan bahwa sesungguhnya pada makan malam yang menghadirkan delegasiKomnas HAM, para pegiat HAM dan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, tidakterjadi pembahasan spesifik terkait penanganan pelanggaran HAM masa lalu.

Pelanggaran HAM di Papua

Ketua KomnasHAM M. Imdadun Rahmat pasca pertemuan dengan Presiden RI dan jajarannya padaacara makan malam di Istana Negara Jakarta menyambut peringatan hari HAMInternasional 10 Desember 2016 menyampaikan bahwa terkait kasus-kasuspelanggaran HAM di Papua, Pemerintah RI dan Komnas HAM telah berkomunikasisejak 6 bulan yang lalu dan akan berbagi peran dalam penegakan hukum terkaitdimensi HAM.

“Komnas HAMakan melaksanakan kewenangannya terkait kasus-kasus pelanggaran HAM Yang Berat.Kasus Wasior dan Wamena akan kita dorong untuk segera diselesaikan. Komunikasidengan Kejaksaan Agung berjalan cukup baik. Kami juga akan mendorongpenyelesaian kasus Paniai,” Tegasnya.

Lebih lanjutImdadun menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan perlunyamenggunakan strategi pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi maraknya tindakpelanggaran HAM di tanah Papua.

“Oleh karenaitu Presiden melalui jajarannya akan berupaya serius dalam menegakkan keadilanterkait keseimbangan harga, termasuk harga minyak, harga semen, dan seterusnyayang saat ini masih terpaut sangat jauh dengan harga yang diberlakukan dikawasan lain khususnya Jawa. Pendekatan ini diharapkan akan menyentuh perbaikankualitas kehidupan di tanah Papua,” paparnya.

Pada konteksrehabilitasi dan restitusi bagi para korban pelanggaran HAM di Papua, lanjutImdadun, masih menjadi inisiatif pemerintah lokal Papua bekerjasama denganKomnas HAM. (Eva Nila Sari)

Short link