Kabar Latuharary

Pembahasan Rencana Pelatihan Polisi berbasis HAM di Jawa Tengah

Merealisasikan Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Kapolri yang ditandatangani pada 16 Maret 2017, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan bekerjasama dengan Divisi Hukum Polri sepakat menyelenggarakan serangkaian pelatihan Polisi berbasis HAM di beberapa wilayah pada 2017.

Salah satu wilayah itu adalah Polda Jawa Tengah. Untuk itu, pada 12 Juli 2017, diadakan pertemuan awal untuk membahas hal tersebut, antara Bagian Penyuluhan dan Bidang Hukum Polda Jawa Tengah.

Dalam pertemuan itu, hadir Plt. Kabag Penyuluhan Mimin Dwi Hartono beserta Penyuluh HAM, yaitu Abiyoga, Sri Rahayu, dan Ria. Sedangkan dari Bidkum Polda, adalah AKBP Daup S dan Kompol Zamsuri.

Kedua belah pihak membahas rancangan awal pelatihan yang direncakan akan diikuti oleh perwakilan polres-polres di wilayah Jawa Tengah selama kurang lebih 3 hari. Adapun materi pelatihan sedang disiapkan oleh Komnas HAM.

Pada intinya, Bidkum Polda menyambut baik rencana kerjasama agar aparat Polda Jateng lebih sadar dan tahu HAM. "Apa yang kita bahas akan disampaikan dulu ke Kapolda untuk arahan lebih lanjut," ujar AKBP. Daup.

Selain pertemuan dengan Polda, juga dilakukan pertemuan dengan Dekan FH Universitas Diponegoro Dr. Beni Riyanto dan pengurus Pusat Kajian Kepolisian Undip diantaranya HM. Kabul Supriyadhie, SH. Di dalam pertemuan, dibahas tentang permintaan kerjasama dengan Puskapol terutama menajamkan materi pelatihan bagi aparat Polda Jateng supaya kontekstual dengan situasi dan kondisi di Jawa Tengah.

Kedua belah sepakat untuk berkoordinasi dan bekerjasama untuk melaksanakan pelatihan, merumuskan konsep Polisi berbasis HAM secara lebih baik, dan mendorong adanya implementasi Polisi berbasis HAM di polres terpilih (pilot project).

Puskapol Undip adalah pusat kajian yang pertama kalinya didirikan untuk mengkaji isu kepolisian, sehingga mempunyai banyak pengalaman dan data untuk memperkuat pengaurusutamaan HAM bagi aparat Polri. (MDH)

Short link