Pemantauan dan Penyelidikan

Perlindungan Ekosistem Laut dan Hak Nelayan

Awal 2016, para nelayandikejutkan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yangmenerbitkan Peraturan Menteri No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan danPenempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia.

Kebijakan itu melarang nelayan dalam menggunakancantrang untuk alat tanggkap ikan karena akan merusak ekosistem. Cantrang menangkapsemua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya sehingga mendegradasibiota laut.

Pengoperasian cantrang juga mengerukdasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang akan merusaklokasi pemijahan biota laut. Menteri KKP berharap dengan larangan penggunaancantrang dan beralih ke alat penangkap ikan lainnya diharapkan dapatmeningkatkan penghasilan para nelayan.

Dampak dari penerapan kebijakan itu adalahfaktor ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Nelayan, terutama di sepanjangPantura Pulau Jawa. Menurut perwakilan DPRD Kabupaten Rembang, kebijakantersebut melahirkan pengangguran baru, termasuk 25.000 ABK dan karyawannya yangsecara langsung terdampak akibat berhentinya operasinal 1.766 kapal dan 10 (sepuluh)industri perikanan tutup. 

Merespon hal itu, Komisioner Komnas HAM RI Dr. ManegerNasution pada Selasa, 12 Juli 2017, melakukan diskusi terfokus (FGD) yangmelibatkan unsur pemerintahan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dan DPRDyang wilayah mengadukan ke Komnas HAM RI dianyaranya Pati, Rembang, Tegal; AsosiasiBudidaya Ikan Laut Indonesia (ABILINDO), Wakil Bupati Rembang dan Front NelayanIndonesia (FNI).   

Diskusi terfokus itu bertujuan memetakan berbagaipersoalan yang dihadapi yaitu: pertama, terkait adanya perbedaan persepsiterhadap penggunaan cantrang diharapkan akan ada kajian secaraindependen/mandiri terkait penggunaan cantrang tersebut. Kedua, ketidakjelasanmengenai batas/luasan penggunaan cantrang dan mekanisme/teknis penggunaancantrang diharapkan adanya penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan hal ketiga adalahharapan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan membuka seluas –luasnya forum dialog dengan masyarakat terdampak; dan  keempat, adanya pemenuhan hak-hak sesegeramungkin bagi masyarakat terdampak atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihakKKP.

Diharapkan dari kegiatan tersebutmenjadi bahan Komnas HAM RI untuk membicarakan dengan Presiden RI dan MenteriKelautan dan Perikanan RI guna mencari solusi penyelesaian atas permasalahantersebut guna memastikan pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat, dengantetap memperhatikan dan menjaga fungsi ekologis kawasan laut. (Agus Suntoro).

Short link