Pada 19 Juli 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi 2016, dengan hasil Komnas HAM mendapatkan nilai B.
Dengan nilai ini, Reformasi Birokrasi Komnas HAM mengalami peningkatan, dari sebelumnya memperoleh nilai CC. Hasil ini merupakan capaian yang positif dan memompa semangat sekretariat jenderal Komnas HAM untuk melayani publik secara lebih baik.
Evaluasi ini dilakukan oleh Kementerian PANRB sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PANRB No. 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Evaluasi dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi masing-masing K/L serta tanggapan masyarakat pengguna layanan, yang dilakukan dengan penilaian lapangan.
Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan ada tiga K/Lyang berpredikat C yaitu Sekretariat Jenderal MPR, Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan tiga K/L lainnya mendapatkan predikat CC yaitu Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Radio Republik Indonesia. Sedangkan 43 K/L memperoleh predikat BB, 31 K/L mendapat nilai B. Sedangkan K/L yang mendapatkan nilai A adalah Kemenkeu dan BPK. (MDH)
Dengan nilai ini, Reformasi Birokrasi Komnas HAM mengalami peningkatan, dari sebelumnya memperoleh nilai CC. Hasil ini merupakan capaian yang positif dan memompa semangat sekretariat jenderal Komnas HAM untuk melayani publik secara lebih baik.
Evaluasi ini dilakukan oleh Kementerian PANRB sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PANRB No. 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Evaluasi dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi masing-masing K/L serta tanggapan masyarakat pengguna layanan, yang dilakukan dengan penilaian lapangan.
Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan ada tiga K/Lyang berpredikat C yaitu Sekretariat Jenderal MPR, Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan tiga K/L lainnya mendapatkan predikat CC yaitu Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Radio Republik Indonesia. Sedangkan 43 K/L memperoleh predikat BB, 31 K/L mendapat nilai B. Sedangkan K/L yang mendapatkan nilai A adalah Kemenkeu dan BPK. (MDH)
Short link
