Kabar Latuharary

Pendekatan Kolaboratif Dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Pada Rabu (26/7), KomnasHAM menyelenggarakan diskusi tentang hak penyandang disabilitas dalam KonvensiInternasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD) dengan menghadirkannarasumber utama Professor Gerrard Quinn, seorang guru besar dari NationalUniversity of Ireland.

Profesor Quinn adalah DirekturCentre for Disability Law and Policy Universityof Ireland Galway. Selain Professor Gerrard, diskusi juga dihadiri oleh EnnySoeprapto. Bertindak sebagai moderator staf Komnas HAM Yenni Rosdianti.


Diskusi mengundang seluruhcalon Komisioner Komnas HAM periode 2017 – 2022, namun tidak banyak yang hadir.Acara dibuka oleh Sandra Moniaga, Komisioner Subkomisi Penelitian danPengkajian. Ia menyampaikan bahwa di dalam sasaran strategis Komnas HAM2017-2022, pemajuan hak-hak kelompok rentan/marjinal, termasuk penyandangdisabilitas, menjadi prioritas.


Sejak pengesahan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, amanat pembentukan Komisi NasionalHak Penyandang Disabilitas (KND) merupakan isu yang krusial, di tengah upayaPemerintah Indonesia dalam merampingkan struktur dan mengurangi jumlahlembaga-lembaga negara yang dinilai kurang efektif. 


Undang-Undang A Quo mengamanatkan pembentukan KNDmelalui Peraturan Presiden yang harus terbit paling lambat 2 (dua) tahun pascapengesahan Undang-Undang A Quo.Amanat pembentukan KND juga termuat dalam Pasal 33 Ayat (2) KonvensiInternasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD). DesakanPembentukan KND menjadikan KND merupakan sebuah keniscayaan.


Dalam kaitannya dengankerja-kerja Komnas HAM, Professor Gerrard membagi pengalaman dan pengetahuan tentangkeberadaan dan fungsi KND di Negara-Negara Eropa dan Asia. Menurutnyakeberadaan KND tidak akan tumpang tindih dengan lembaga yang memiliki fungsiserupa, namun justru untuk memperkuat keberadaan dan peran Komnas HAM dalammenjalankan fungsi-fungsinya sebagai institusi HAM, terutama bagi penikmatanHAM Penyandang Disabilitas di Indonesia. 


Menurut Quinn, yang ikutmenyusun ICPRD, isu penyandang disabilitas masih dipandang sebagai isu sosialdan medis, bukan isu hak asasi manusia. “Nah, di dalam ICPRD ada dorongan untukmeletakkan isu penyandang disabilitas sebagai isu HAM,” ujar Quinn yang pernahselama dua periode menjadi Ketua Komnas HAM Republik Irlandia.


Di dalam ICPRD, Quinnmenambahkan, penyandang disabilitas adalah subyek, bukan lagi obyek. Penyandangdisabilitas mempunyai hak penuh atas dirinya sendiri. “Proses ini memerlukanadanya perubahan paradigma dan perubahan sosial,” kata Quinn.


Sebagai instrumen HAM,ICRPD berperan sebagai pedoman yang menciptakan ruang adanya interaksi antarasubyek (penyandang disabilitas), negara, masyarakat, dan KND/Komnas HAM. “ICPRDmenekankan pada interaksi antara kebebasan individu dan kewajiban negara untukmemproteksi dan memenuhi hak penyandang disabilitas,” tegas Quinn.


Pasal 8 ICPRD menegaskantentang kewajiban negara untuk menumbuh-kembangkan kepedulian dan kesadaran publikpada hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, isu disabilitas tidaksemata persoalan individu atau sosial, tapi isu publik.


Selanjutnya pada Pasal 33ICPRD, menjelaskan tentang upaya untuk menjembatani adanya kesenjangan antaranorma dan prinsip HAM dengan dimanika di lapangan. “Komnas HAM atau KNDnantinya, berperan untuk memonitor proses perubahan dan dinamika antara negaradan penyandang disabilitas,” papar Quinn.


Profesor Quinn menandaskanbahwa ICPRD memberikan peluang bagi publik dan LSM akan adanya gerakan sosialbaru yang menekankan pada pendekatan kolaboratif dalam mempromosikan danmenegakkan hak penyandang disabilitas.


“Sudah bukan saatnya lagimenyalahkan, tapi kita harus memberikan tawaran solusi,” imbuh Quinn. (FLN/MDH)
Short link