Polisi harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum. Demikian ditegaskan oleh Karobankum Divisi Hukum Mabes Polri, Brigjen Bambang Usadi, dalam kegiatan Pelatihan "Hak Asasi Manusia dan Pembekalan Buku Saku HAM bagi Perwira Polda Metro Jaya", pada Senin (7/8/17).
"Kepastian hukum penting, namun jangan melukai rasa keadilan bagi masyarakat," papar Bambang Usadi.
Pelatihan HAM dilaksanakan dari 7 - 9 Agustus 2017, dengan menghadirkan beberapa narasumber dan difasilitasi oleh para penyuluh dari Komnas HAM. Kegiatan ini adalah tindaklanjut dari kerjasama antara Komnas HAM dan Divkum Polri, dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat Polri dalam menegakkan hukum dan HAM.
Lebih lanjut Bambang menegaskan, bahwa buku saku HAM yang telah diterbitkan oleh Komnas HAM dan Divkum Polri wajib menjadi pegangan bagi petugas dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Bambang memaparkan data pengaduan ke Komnas HAM yang paling banyak terkait dengan kinerja Polri, sehingga harus disikapi dengan serius.
Pelatihan HAM diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perwira Polri sehingga mampu menghormati dan melindungi HAM.
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron memaparkan tentang mekansime hukum HAM dan diskresi yang bisa diambil oleh setiap anggota Polri dalam rangka kepentingan yang lebih besar.
"Setiap anggota Polri wajib untuk mengayomi masyarakat, itu yang terutama, bukan hanya menegakkan hukum akan tetapi mengabaikan kondisi sosial budaya masyarakat," imbuh Nurkhoiron.
Sementara itu, dalam pembukaan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas penyelenggaraan pelatihan, oleh karena akan meningkatkan kapasitas anggota Polri dalam menjalankan tugas. "Polda Metro Jaya menjadi barometer bagi kinerja Polri, sehingga harus mampu berkinerja maksimal," ujar Suntana.
Dalam pembukaan pelatihan, juga hadir Karo Sunluhkum Divkum Polri, Brigjen Agung Makbul, Kabag HAM Divkum Polri Kombes Setiyana, Plt. Kabag Penyuluhan Mimin Dwi Hartono, serta para penyuluh HAM dan staf dari Komnas HAM dan Polri. (MDH)
"Kepastian hukum penting, namun jangan melukai rasa keadilan bagi masyarakat," papar Bambang Usadi.
Pelatihan HAM dilaksanakan dari 7 - 9 Agustus 2017, dengan menghadirkan beberapa narasumber dan difasilitasi oleh para penyuluh dari Komnas HAM. Kegiatan ini adalah tindaklanjut dari kerjasama antara Komnas HAM dan Divkum Polri, dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat Polri dalam menegakkan hukum dan HAM.
Lebih lanjut Bambang menegaskan, bahwa buku saku HAM yang telah diterbitkan oleh Komnas HAM dan Divkum Polri wajib menjadi pegangan bagi petugas dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Bambang memaparkan data pengaduan ke Komnas HAM yang paling banyak terkait dengan kinerja Polri, sehingga harus disikapi dengan serius.
Pelatihan HAM diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perwira Polri sehingga mampu menghormati dan melindungi HAM.
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron memaparkan tentang mekansime hukum HAM dan diskresi yang bisa diambil oleh setiap anggota Polri dalam rangka kepentingan yang lebih besar.
"Setiap anggota Polri wajib untuk mengayomi masyarakat, itu yang terutama, bukan hanya menegakkan hukum akan tetapi mengabaikan kondisi sosial budaya masyarakat," imbuh Nurkhoiron.
Sementara itu, dalam pembukaan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas penyelenggaraan pelatihan, oleh karena akan meningkatkan kapasitas anggota Polri dalam menjalankan tugas. "Polda Metro Jaya menjadi barometer bagi kinerja Polri, sehingga harus mampu berkinerja maksimal," ujar Suntana.
Dalam pembukaan pelatihan, juga hadir Karo Sunluhkum Divkum Polri, Brigjen Agung Makbul, Kabag HAM Divkum Polri Kombes Setiyana, Plt. Kabag Penyuluhan Mimin Dwi Hartono, serta para penyuluh HAM dan staf dari Komnas HAM dan Polri. (MDH)
Short link
