Penanganan Pelanggaran Berat HAM

Koordinasi Penanganan Kasus Paniai Papua

KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2015, telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi ManusiaYang Berat untuk Peristiwa Paniai.

Tim bertugas untuk mencari dan menemukan terdapatatau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penembakandi Paniai Papua pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014 yang menewaskan dan melukai beberapawarga Paniai.  


Sebagai salahsatu upaya untuk mengungkap half tersebut, pada awal 2017, Tim
Ad Hoc Paniai telah melakukan pertemuan dengan Irwasum dan Divkum Polri untukmelakukan komunikasi rencana pemeriksaan saksi-saksi yang berasal dari pihak Kepolisianterkait Peristiwa Paniai.

Dalam pertemuan itu, Irwasum dan Divkum Polri menyatakan komitmen untuk mendukungproses penyelidikan dugaan pelanggar
an HAM Berat terkait PeristiwaPaniai yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM RI.

Untuk
melengkapiproses penyelidikan Tim Ad Hoc Paniai, diperlukan pembahasan mengenai waktu danteknis pemeriksaan saksi-saksi tersebut, baik dengan Polri cq. Polda Papua  dan Perwakilan Komnas HAM RI diPapua pada 4 Agustus 2017 lalu.  Hal tersebut penting sebagai bahanuntuk menentukan adanya pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam pertemuankoordinasi tersebut, anggota
 Tim terdiri atas Firdiansyah, Agus Suntoro, Andre WahyuCahyadi, serta Frist Ramendey dan Jorgen Numberi. Sedangkan pembahasan oleh Polda Papua yang dipimpin oleh Kabidkum Polda Papua AKBP Alferd Papare,SH dan jajarannya. Pelaksanaan koordinasi dilakukan di Kantor Komnas HAM RI PerwakilanPapua.

Dalam pertemuantersebut dibahas inventarisasi saksi-saksi dari unsur kepolisian, teknis pelaksanaanyang diagendakan pada September 2017 dan kemungkinan unsur lain di kepolisianyang mengetahui peristiwa Paniai dengan akurat meskipun tidak Ada daftar namadari Komnas Ham.


Setelahpemeriksaan dari unsur Kepolisian, Tim mengagendakan selanjutnya pemeriksaandari kesatuan lain yang diduga mengetahui peristiwa tersebut, terutama TNI,Pemerintah Daerah, Rumah Sakit selain secara kontinyu memeriksa saksi- saksi dariunsur masyarakat, korban dan pihak lainnya. 


Diharapkan dengan semakin cepatnya pemeriksaan ini, maka peristiwa Paniaiakan terungkap agar  pelaku mempertanggungjawabkanperbuatannya dan korban memperoleh haknya untuk dipulihkan. (Agus S)
Short link