Kabar Latuharary

Bappenas Mendorong Program yang Inovatif dan Komprehensif

Komnas HAM mengadakan rapat bilateral denganBappenas, terkait dengan usulan kerja 2019, pada Kamis, 1 Februari 2018.

Dalam pertemuan hadir pimpinan, komisioner, danstaf Komnas HAM. Sedangkan dari Bappenas, hadir Reza Fahrabi, mewakili DirekturHukum dan HAM Bappenas.

Pertemuan ini adalah proses komunikasi dankoordinasi dengan Bappenas untuk menyusun rancangan kerja dan anggaran 2019.

Dalam kesempatan itu, Reza  memaparkan tentang tema dan program strategisnasional, dan cara melakukan perencanaan yang mengikut alur sebagaimana diaturdi dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 dan Peraturan MenteriPPN/Bappenas Nomor 9/2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L.Selain itu, Bappenas juga hendak mendengarkan masukan dari Komnas HAM terkaitdengan program prioritas lembaga pada 2019.

“Usulan yang disampaikan oleh Komnas HAM setidaknyaharus sesuai dengan prioritas nasional, prioritas lembaga, Renstra lembaga, evaluasi,dan kebijakan presiden,” ujar Reza di hadapan sekitar 20 orang pejabat dan stafKomnas HAM.

Menurut Reza, berdasarkan Rencana Jangka Panjangdan Menengah (RPJMN) 2015-2019, sasaran pembangunan hukum dan HAM adalahterwujudnya kesadaran dan penegakan hukum. Di dalamnya, terdapat tiga sasaranstrategis, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasankorupsi, dan penghormatan dan pemenuhan hak atas keadilan.

Kemudian, lanjut Reza, tema dan prioritas RKP 2019adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang didalamnya terdapat lima bidang, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangankemiskinan dan pemenuhan hak dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah,peningkatan nilai tambah ekonomi, pemantapan ketahanan energi dan pangan, danstabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Menurut Reza, dari kelima bidang itu, Komnas HAMmasuk di dalam bidang stabilitas keamanan nasional, khususnya di isu kepastianhukum.

Lebih lanjut, menanggapi usuan kerja dan anggaranKomnas HAM 2019, yang meningkat dari Rp 86 milyar pada 2018 menjadi Rp 123 milyaruntu 2019, Reza meminta supaya Komnas HAM mampu untuk menunjukkan justifikasidan dasarnya. “Harus ada strategi pencapaian yang terukur dan jelas, termasukdengan merubah metode kerja,” ujar Reza.

Bappenas, menurut Reza, mendorong Komnas HAMmenerapkan kembali metode inkuiri nasional, yang mampu menangkap persoalan darihulu hingga hilir. “Bappenas sangat mengapresiasi inkuiri nasional tentang hakmasyarakat adat pada 2013-2015 yang lalu,” ujar Reza.

Selain itu, menanggapi tentang penyusunan moduldan manual untuk polisi yang dikembangkan Komnas HAM supaya, Reza memberikanapresiasinya. “Berdasarkan pertemuan dengan Polri beberapa waktu yang lalu,Polri menyampaikan kerjasamanya dengan Komnas HAM yang cukup baik,” paparnya.

Mewakili Bappenas, Reza mendorong adanya inovasibaru dalam kerja-kerja Komnas HAM yang pasti akan didukung oleh Bappenas.

Komisioner Amirudin menyampaikan, bahwa semestinyaKomnas HAM bisa masuk ke dalam banyak bidang, tidak hanya pada isu kepastianhukum. Misalnya, dalam pemenuhan hak dasar, Komnas HAM masuk dalam isu hak ekonomidan sosial, dengan memasukan perspektif HAM di dalamnya. Hal senada jugadisampaikan oleh Komisioner Choirul Anam.

Dalam penutupannya, Sekretaris Jenderal Komnas HAMTasdiyanto menyampaikan harapan agar pertemuan ini ditindaklanjuti denganpenyempurnaan usulan kerja masing-masing biro untuk disampaikan ke Bappenas. (MDH)

Short link