Kabar Latuharary

Komnas HAM Mendorong Pilkada Berperspektif HAM

Dalam prespektif hak asasimanusia (HAM), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2018 sejatinyaadalah media untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk turut serta di dalam pemerintahan sebagaimanatersirat dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Terkait dengan itu, Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan Pilkada 2018, yang secara resmi diluncurkanpada 12 Februari 2018 di Jakarta.

Pilkada serentak 2018 diselenggarakan di 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data DaftarPenduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU, terdapat160.756.143 penduduk yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih. Pilkada 2018 diselenggarakandi provinsi yang memiliki populasi dan pemilih yang berjumlah besar sertamenjadi barometer politik nasional, diantaranya pemilih di Jawa Barat (32,2juta), Jawa Timur (30,9 juta), Jawa Tengah 27,4 juta), Sumatera Utara (10,1juta), Sulawesi Selatan (6,4 juta) dan Papua 3,2 juta).

Komnas HAM menengarai bahwadalam Pilkada 2018, ada gejala merebaknya pidato kebencian (hate speech) yang kerap berujung padatindakan diskriminatif. “Undang-Undang No. 40/2008 tentang PengapusanDiskriminasi Ras dan Etnis memandatkan Komnas HAM untuk mengawasi gejalaterjadinya tindakan diskriminatif,” ujar Hairansyah, Ketua Tim PemantauanPilkada Komnas HAM, dan para komisioner Komnas HAM yaitu Amirudin, Beka Ulung Hapsara dan Munafrizal Manan.

Ddalam acara yang dihadiri oleh puluhan jurnalis danperwakilan dari lembaga negara itu, hadir pula perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Polri.

Selain itu, menurut Komnas HAM,dalam Pilkada 2018 mencuat adanya gejala oligarki dalam proses pencalonan Pilkada. Praktek oligarkibisa menciderai hak pilih warga negara, dan di sisi lain bisa pula menyajikancalon-calon kepala daerah yang tidak kompeten dalam menjalankan pemerintahan. “Tentuhal itu akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakandan pemenuhan HAM setelah Pilkada usai,” kata Amirudin, Koordinator SubkomisiPenegakan HAM.

Menurut Komnas HAM, adanyaperingatan (warning) dari Polri danBawaslu tentang potensi kerawanan Pilkada di beberapa Provinsi dan Kabupaten,harus diwaspadai dan ditindaklanjuti dengan langkah yang nyata. Kerawanantersebut baik yang bisa menimbulkan konflik maupun yang bisa menghalangipengunaan hak pilih secara bebas. Jika konflik terjadi, kekerasan bisa muncul.Jika hal itu terjadi maka hak pilih sebagian warga tidak bisa ditunaikan.

“Masih terabaikannyakelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses Pilkada. Kelompok rentanitu adalah kelompok disabilitas, kelompok masyarakat terpencil, penganutkepercayaan tertentu, pasien rumah sakit, dan para warga Lapas atau tahanan diRutan. Pengabaian kelompok rentan dan minoritas ini jika terus terjadi maka hakdasar mereka yaitu hak untuk memilih menjadi terlanggar,” papar Hairansyah.

TujuanPemantauan Pilkada

Keterlibatan Komnas HAM RIdalam pemantauan Pilkada Serentak 2018 bertujuan untuk (a) mendorongregulasi/kebijakan dalam penyelenggaran Pilkada yang berprespektif HAM; (b) mendorongpenyelenggaran pemilu yang bebas (free)dan berkeadilan (fair), sertamenghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia; (c) mendorong pelaksanaan pemiluyang tidak manipulatif (genuine) dan mencerminkan kenyataan pemilihan yangsesungguhnya (real choice), bukanhasil manipulasi suara; dan (d) mendorong upaya-upaya penanganan danpenghapusan terhadap praktik dan tindakan diskrminasi ras, etnis, dan agama.

Dengan demikian, Komnas HAM akan memfokuskan diri pada pantauan baik aspekregulasi, penyelenggaran dan pemenuhan hak. Guna memastikan implementasinya,Komnas HAM RI secara aktif berkoordinasi dengan pemangku kewajibanpenyelenggara Pilkada terutama KPU RI, Bawaslu RI, perwakilan pemerintahmelalui Kementerian Dalam Negeri RI, serta Polri dan stakeholders lainnya. Selain itu, beberapa program yang dilakukanadalah pembukaan pos pengaduan, workshop/seminar, diskusi terfokus, expert meeting dan pemantauan lapangan.

Pada Pilkada 2018, Komnas HAM akan melakukan pemantauan di 8 (delapan)wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, KalimantanTimur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua. (Agus S)

Short link