Kabar Latuharary

Penetapan Kawasan Konservasi Wajib Hormati Hak Masyarakat Adat

Pada Senin, 19 Februari 2018, Komnas HAM diwakili oleh Wakil Ketua EksternalSandrayati Moniaga memberikan pendapat dalam sidang peradilan pidana diPengadilan Negeri Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Kewenangan ini diatur di dalam Pasal 89 ayat(3) huruf (h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemberian pendapat di pengadilan ini terkaitdengan kasus penangkapan dan penahanan terhadap dua warga masyarakat adat (Sdr. Agusri Masnefi dan Sdr. Erdi Datuk Samiak) di NagariKoto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan tuduhanpenebangan kayu di kawasan hutan konservasi cagar alam, yang terjadi pada 27September 2017.

Walaupun sudah mendapat izin tertulis dari ninik mamak dan walinagarisetempat bahwa yang ditebang adalah dua batang kayu bayur diatas tanah ulayat,namun halitu diduga tidak dihiraukan oleh aparat gabungan polisi kehutanandan Polres Kabupaten Agam. Keduanya lantas dibawa ke Polres Agam untuk dilakukan penahanan.

Mengingat kasus ini sudah masuk dalam proses hukum (P-21),  LBH Padang minta Komnas HAM memberikanpendapatnya dalam sidang peradilan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung terkaitdengan penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanahulayat.

Dalam persidangan tersebut Sandra Moniaga pada intinya menyampaikan bahwa Konstitusi UUD 1945 mengakui dan menjamin penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukumadat, khususnya hak atas tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Soal tuduhan bahwa Agusri Masnefi dan Erdi Datuk Samiak telah menebang kayudi Kawasan Cagar Alam, muncul pertanyaan apakah kawasan dimaksud sudahditetapkan sebagai kawasan hutan cagar alam atau belum. Berdasarkan informasi dari BKSDA setempat, kawasan itu belum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Cagar Alam, yang ada hanyapenunjukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, syarat dilakukannya penetapan Kawasan Cagar Alamantara lain, adanya pemetaan kawasan, partisipasi masyarakat, penunjukan danterakhir penetapan oleh pemerintah.  

“Walinagari setempat sudah mendapatkan penghargaan Kalpataru beberapa tahun yang lalu dan praktek pemberian izin penebanganjuga sudah berlangsung lama, dengan syarat sesuai dengan prosedur hukum adat setempat. Namun yang terjadi, masyarakat hukum adat ditangkap dan ditahan,” papar Sandra.

Di akhir persidangan, Sandra yang datang bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, Sultanul Arifn, memberikan buku kepada Ketua Majelis Hakimterkait dengan pentingnya negara menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hakmasyarakat hukum adat. Sidang berlangsung sangat menarik dan para hakimtampaknya cukup memahami apa yang disampaikan oleh ahli selama persidangan.Semoga putusan hakim dalam perkara ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiriyakni keadilan dan kemanfaatan. (Sultanul)

Short link