Kabar Latuharary

Komnas HAM Dorong Pilkada Tanpa Diskriminasi dan Ujaran Kebencian

Latuharhary -  Komnas HAMmendorong pelaksanaan Pilkada berprespektif HAM melalui kampanye tanpadiskriminasi dan ujaran kebencian, demikian ditegaskan Tim Pemantauan Pilkada2018 yang antara lain terdiri dari Hairansyah (Ketua Tim dan Wakil Ketua KomnasHAM Bidang Internal), Amiruddin (Anggota Tim/ Koordinator Subkomisi PenegakanHAM), dan Munafrizal Manan (Anggota Tim dan Komisioner Mediasi) pada jumpa persdi gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat, Kamis 22Februari 2018.

Ketua Tim Pemantauan Pilkada2018, Hairansyah, menyampaikan bahwa Komnas HAM telah menemukan beberapa faktadan fenomena yang mulai terjadi baik menjelang maupun sesudah memasuki tahapankampanye. “Telah terjadi penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama, namun hinggasaat ini belum diketahui motif dan pelakunya. Selain itu, media sosial jugatelah digunakan untuk melancarkan aksi ujaran kebencian melalui penyebaranpesan-pesan bernada hoax sebagaimanakasus yang terjadi di Jawa Tengah yang menyatakan salah satu calon Kristenberkedok Islam,  lalu di TulungAgung-Jawa Timur dimana menyatakan salah satu calon tidak pernah menunaikanibadah sholat Jumat”, paparnya kepada puluhan jurnalis.

Terkait hal tersebut, lanjutHairansyah, Komnas HAM melalui Tim Pemantauan Pilkada 2018 menyatakan bahwaperistiwa ini merupakan ancaman nyata bagi proses demokrasi dan pelaksanaan hakasasi manusia. “Kami mengkhawatirkan, dengan kondisi besarnya jumlah pemilih,luasnya wilayah pemilihan dan beragamnya calon kepala daerah, serta ditunjangfaktor masa kampanye yang cukup lama sekitar empat bulan, apabila hal-halsemacam tadi dibiarkan akan memicu terjadinya pelanggaran HAM yang cukupintens,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama,Amiruddin yang menjabat sebagai anggota Tim dan juga Koordinator SubkomisiPenegakan HAM, menukasnya bahwa pihak Komnas HAM telah membangun koordinasi dansinergi dengan KPU dan Bawaslu dan meminta kedua lembaga penyelenggara pemiluini untuk bekerjasama dengan pihak keamanan dalam hal ini Polri. “KeterlibatanPolri dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan memberlakukan tindakan tegasapabila terjadi praktik diskriminasi dan ujaran kebencian dalam tahapan Pilkada2018 terutama dalam masa kampanye,” katanya.

Terkait hal ini, Munafrizal Mananyang menjabat sebagai anggota Tim dan Komisioner Mediasi, menukaskan bahwapartai politik, gabungan parta politik, pasangan calon dan/atau tim kampanyeharus memegang teguh dan melaksanakan komitmen kampanye damai tanpadiskriminasi. “ Apabila komitmen ini tidak mampu dijaga, hanya akan menimbulkankeresahan dan memecah belah masyarakat,” tegasnya.

Perlu disampaikan bahwa tindakdiskriminasi dan ujaran kebencian merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UUNo.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo.Peraturan KPU No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu jugabertentangan dengan instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupuninternasional.

“Komnas HAM juga akan membukapartisipasi publik untuk menyampaikan pengaduan dan temuan terkait praktikdiskriminasi dan ujaran kebencian. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsiKomnas HAM dalam melakukan pengawasan. Komnas HAM akan mendirikan pos pengaduanterkait hal ini. Pengaduan bisa disampaikan melalui website, surat maupunmelalui Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di beberapa daerah yangmenyelenggarakan Pilkada 2018 seperti Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku,Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat,” paparnya. (Eva Nila Sari)

Short link