Kabar Latuharary

Terkait Kasus Talangsari, Posisi Hukum Komnas HAM Tidak Akan Berubah

Latuharhary – Komnas HAMtidak akan merubah posisi hukumnya terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaranHAM yang berat masa termasuk kasus Talangsari dan tetap mengacu pada hasil penyelidikanlembaga, tegas Amiruddin, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, ketika menerimapengaduan dari Paguyuban Keluarga Korban TalangsariLampung (P2TL) didampingiAmnesty Internasional, dan KontraSpada Senin, 4 Maret 2019 di Ruang Pengaduan Komnas HAM.

 

Menurut Amir, hasilpenyelidikan Komnas HAM merupakan langkah hukum pidana yangharus ditindaklanjuti oleh KejaksaanAgung RI dan dibawa ke Pengadilan HAM. 

 

“Kami sangat berterimakasihatas kedatangan korban dan keluarga korban, ini suntikan semangat untuk KomnasHAM. Memang prosesnya tidak mudah dan harus melalui jalan berliku, namun kamisecara kelembagaan tetap menjadikan pelanggaran HAM yang berat sebagai salahsatu dari prioritas kerja Komisioner sehingga penyelesaian kasus Talangsarimenjadi perhatian kami,” jelasnya di depan perwakilan keluarga korban.

 

Ia juga menjelaskan, bahwaterkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM telahmembangun komunikasi dan menyelenggarakan 3 (tiga) kali pertemuan dengan pihak Kemenkopolhukam,namun belum mencapai langkah maju. “Terkait kondisi ini, pada pertemuan denganPresiden RI pada Juli 2018, kami telah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwaperlu adanya komitmen bersama. Hal ini menjadi sangat penting apabila kita maumendorong penyelesaian kasus-kasus ini (pelanggaran HAM Yang Berat),”ungkapnya.

 

Oleh karena itu, lanjut Amir, KomnasHAM akan segera melayangkan surat kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan(Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto guna menanyakan perihal deklarasi damai kasus peristiwa Talangsari 1989.

Sejakawal Komnas HAM telah menolak adanya Tim Terpadu PenangananDugaan Pelanggaran HAM Berat Kemenko Polhukam, maka kami menjadisangat terkejut ketika mendapatinformasi adanya deklarasi damai yang dilakukan oleh Tim Terpadu PenangananDugaan Pelanggaran HAM Berat Kemenko Polhukam dan sejumlah pihak pada Rabu(20/2/2019) lalu di Lampung. Bagi kami apa yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAMBerat Kemenko Polhukam telah menyalahiprosedur hukum yang ada,” paparnya.

Sebagaimanadisampaikan oleh Paguyuban Keluarga Korban TalangsariLampung (P2TL), pada20 Februari 2019, Tim TerpaduPenanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Kemenko Polhukam bersama denganKetua DPRD Lampung Timur, Wakil Bupati Lampung Timur, Kepala Kejaksaan NegeriLampung Timur, Kapolres Lampung Timur, Dandim 0429 Lampung Timur, KPN SukadanaLampung Timur, Camat Labuhan Batu, Kepala Desa Rajabasa Lama, Tokoh masyarakatTalangsari, telah melakukan Deklarasi Damai untuk menyelesaikan kasusTalangsari Lampung 1989.

 

Terkait hal ini, Edi S yang merupakan KetuaPaguyuban Korban Talangsari Lampung,kepada Komnas HAM mengaku sangat kecewa atas adanya Deklarasi Damai yang telahdilakukan Tim Kemenkopolhukam, karena pihak-pihak yang hadir sama sekali tidakada kaitannya dengan peristiwa Talangsari. “Saya memang pernahdihubungi oleh pihak  Kemenkopolhukam, namun tidak mendapatkan informasi apapun terkait kegiatan deklarasitersebut. Kami merasa inibukan penyelesaian yang baik, maka kami mendesak Komnas HAM RIdan Jaksa Agung RI untuk melanjutkan proses peradilan dan mengabaikan deklarasidamai yang dilakukan sebelumnya,”tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ferydari KontraS menyampaikan bahwa deklarasi damai yang dilakukan oleh TimKemenkopolhukam (diketuai oleh Brigjen Rudi Syamsir) dengan melibatkan berbagaipihak, telah menciderai hasil penyelidikan Komnas HAM RI yang menyatakan adanyadugaan pelanggaran HAM terhadap peristiwa Talangsari. “Tujuan korban dankeluarga korban datang adalah untuk melaporkan dan mendesak Komnas HAMmenindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut. Kami juga telah membuatlaporan ke Ombudsman RI terkait adanya indikasi maladministrasi danpenyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan Tim bentukan Kemenkopolhukam dankami juga akan melapor ke Komisi III DPR RI dan LPSK”, tandasnya.

Usman Hamid dari AmnestyInternasionalmenambahkan bahwa deklarasidamai yang dilakukan telah menyalahi proses. Menurutnya terdapat 3 penyimpangan,yaituadanya klaim masyarakat setempat diwakili DPRDLampung Timur, padahal putusan tahun 2000 menyatakan DPRD tidak mempunyaiwewenang untuk penyelesaian kasus dimaksud. Lalu dikatakanbahwa selama 30 tahun telah dibangun infrastuktur, ekonomi, dll. Padahalkenyataannya pembangunan infrastruktur dimulai tahun 2008 pada masa SBY dankemudian mangkrak. Selanjutnya pada 2015, masa Bupati Lampung Timur saat ini. “Korban/Keluargakorban tidak ingin diungkap kembali, padahal tidak ada satupun korban/keluargakorban yang dilibatkankarena hanya mengundang orang yang dianggap tokohmasyarakat bernama Supriyadi dan Kades,”paparnya. (ENS)