Kabar Latuharary

Komnas HAM, LIPI dan Imparsial tolak Dwifungsi TNI

Wacanakembalinya perwira atau pimpinan militer pada urusan sipil menuai banyak respondi masyarakat. Hal inilah yang mendorong Komnas HAM mengadakan Diskusi Publikbertemakan “Quo Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil”, diRuang Pleno Utama Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2019).

Kegiatan diskusipublik ini turut  menghadirkan Prof. SyamsuddinHaris (Peneliti LIPI) Letjen Purn. Agus Widjojo (Gubernur Lemhanas) dan Al-araf(Direktur Imparsial) sebagai narasumber.

Peneliti diLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengungkapkan, sejakawal kekuatan politik-sipil tidak memiliki visi, agenda dan skema yang jelastentang posisi militer dalam sistem demokrasi pasca Orde Baru.

“Kekuatanpolitik-sipil yang tidak memiliki visi, agenda dan skema yang jelas inilah yangmenciptakan munculnya pola kompromistis dalam hubungan sipil-militer yangmembuka wacana masuknya TNI ke institusi sipil,” ungkapnya.

Menurutnya,Presiden Joko Widodo semestinya lebih tegas menolak wacana penempatan TNI aktif ke jabatan-jabatan sipil.

Sementara itu, GubernurLemhanas, Agus Widjojo menyampaikan penempatan TNI aktif ke jabatan-jabatansipil merupakan masalah teknis yang sebaiknya tidak dibawa menjadi masalahnasional.

“Masalahnya kan lebih ke teknis, yakni kelebihanperwira yang non job, penyelesaiannyaharuslah sesuai dengan undang-undang, “ujar Agus Widjojo.

Lebih lanjut Agusmenjelaskan bahwa tentara itu di bawah supremasi sipil. Dalam sistem politikmasyarakat butuh pemimpin, padahal demokrasi tidak menjanjikan pemimpin yangsempurna.

“Jabatan-jabatanseperti kepala daerah atau presiden dipilih oleh rakyat dalam sistem demokrasi.Sedangkan, militer tidak dipilih oleh rakyat sehingga militer tidak dapatmengambil kebijakan publik,”papar Agus Widjojo.

KomisionerPengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Choirul Anam menyetujui mengenai peta roadmap TNI yang belum ada atau belumberjalan.

“Dalamaktualisasi di lapangan, TNI lebih mengedepankan pragmatisme. Karena itu tidakmengherankan kalau TNI sudah menandatangani 30-an nota kesepahaman dengankementerian atau lembaga untuk pelibatan TNI dalam urusan sipil, “jelas Anam.

Sementara ketikamiliter dimintai keterangan saat Komnas HAM mengusut suatu kasus, yangkooperatif dari pihak militer hanya segelintir orang.  Menurut Anam, hal ini menunjukkan gagalnya reformasidi tubuh TNI.

Direktur EksekutifImparsial Al A'raf berpandangan pelibatan TNI dalam urusan-urusan sipilmerupakan hal yang sangat disayangkan.

“Basis dasar militer dipersiapkan untuk perang.Selain perang bisa dilakukan dengan mengacu pada Pasal 47 ayat (2) dankebijakan politik presiden. Ketika presiden menilai ada keterlibatan personilTNI maka presiden mengasumsikan itu sementara bukan permanen, “ ungkap AlA’raf. *(Agus/Elga)
Short link