Jenewa - Majelis Umum dan Dewan HAM PBB mengakui peran unik Lembaga HAM Nasional (NHRI) dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk dalam konteks implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Peran NHRI juga diuraikan dalam Merida Declaration yang diadopsi di Mexico tahun 2015. 

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan dalam presentasinya bahwa Merida Declaration mendorong NHRI, sejalan dengan mandatnya dalam Paris Principles, untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam berkontribusi pada implementasi Agenda 2030. 

Pada konteks nasional, Pemerintah aktif mempromosikan, melakukan integrasi dan implementasi program-programnya sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu masyarakat sipil juga melakukan kerja-kerja serius untuk Agenda 2030. SDGs telah menjadi sebuah 'bahasa bersama' bagi Pemerintah, masyarakat sipil, dan NHRI. Namun, masih terdapat beberapa isu antara lain reduksi tafsir bahwa HAM dan NHRI hanya ditempatkan pada sasaran 16 (Perdamaian, Keadilan dan Lembaga yang Kuat) dan belum terpecahkannya permasalahan yang timbul dari beberapa kebijakan pembangunan sebelumnya yang mempengaruhi kondisi HAM saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, pada Konsultasi mengenai Implementasi Pengalaman NHRI dalam Mendukung Pembentukan Masyarakat Inklusif dan Implementasi Agenda 2030, 7 Maret 2019, di Palais Des Nations, Jenewa, Swiss. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ) berkoordinasi dengan Aliansi Global Lembaga HAM Nasional   (Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)), didasari  Resolusi Sidang Dewan HAM PBB  39/17,  dengan tujuan bertukar pengalaman dan praktik terbaik atas peran NHRI dalam mendukung Agenda 2030. Hasil konsultasi ini akan dilaporkan pada Sidang Dewan HAM ke 41 di tahun 2019. (Fathya)