Kabar Latuharary

Majelis Umum dan Dewan HAM PBB Mengakui Peran NHRI dalam Mendorong Implementasi SDG

Jenewa - Majelis Umum dan Dewan HAM PBB mengakui peran unik Lembaga HAM Nasional(NHRI) dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk dalam konteksimplementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Peran NHRI jugadiuraikan dalam Merida Declaration yang diadopsi di Mexico tahun2015. 

Ketua KomnasHAM, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan dalam presentasinya bahwa MeridaDeclaration mendorong NHRI, sejalan dengan mandatnya dalam ParisPrinciples, untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam berkontribusipada implementasi Agenda 2030. 

 

Pada konteks nasional,Pemerintah aktif mempromosikan, melakukan integrasi dan implementasiprogram-programnya sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Selain itumasyarakat sipil juga melakukan kerja-kerja serius untuk Agenda 2030. SDGstelah menjadi sebuah 'bahasa bersama' bagi Pemerintah, masyarakat sipil, danNHRI. Namun, masih terdapat beberapa isu antara lain reduksi tafsir bahwa HAMdan NHRI hanya ditempatkan pada sasaran 16 (Perdamaian, Keadilan dan Lembagayang Kuat) dan belum terpecahkannya permasalahan yang timbul dari beberapakebijakan pembangunan sebelumnya yang mempengaruhi kondisi HAM saat ini. Haltersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, pada Konsultasi mengenai ImplementasiPengalaman NHRI dalam Mendukung Pembentukan Masyarakat Inklusif danImplementasi Agenda 2030, 7 Maret 2019, di Palais Des Nations, Jenewa,Swiss. 

 

Kegiatan inidiselenggarakan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (Office ofthe United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) )berkoordinasi dengan Aliansi Global Lembaga HAM Nasional   (GlobalAlliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)), didasari Resolusi Sidang Dewan HAM PBB  39/17,  dengan tujuan bertukarpengalaman dan praktik terbaik atas peran NHRI dalam mendukung Agenda 2030.Hasil konsultasi ini akan dilaporkan pada Sidang Dewan HAM ke 41 di tahun2019. (Fathya)

Short link