Kabar Latuharary

Komnas HAM dan Polda Kalteng Membangun Sinergi untuk Tangani Kasus

Latuharhary– Komnas HAM membangun koordinasi dengan jajaran Polda Kalimantan Tengah dalamrangka penanganan kasus-kasus yang telah diadukan masyarakat di kawasantersebut, pada Rabu, 6 Maret 2019.

“Upaya ini merupakanterobosan Komnas HAM dalam penanganan kasus-kasus terindikasi pelanggaran HAMdi kawasan ini. Pertemuan ini kami pandang penting, guna memastikan pemenuhanHAM khususnya hak atas keadilan dan hak atas rasa aman warga negara yang telahmengadukan kasusnya ke Komnas HAM,” papar Amiruddin Al Rahab, KoordinatorSubkomisi Penegakan HAM, yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh KepalaBiro Dukungan Penegakan HAM Gatot Ristanto SH., MM., Pemantau dan PenyelidikHAM Wahyu Pratama Tamba, dan Perencana Pemantauan Kawiji.

Polda Kalteng diwakilioleh Irwasda Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Benone Jesaja Louhenapessy S.I.K.,M.H, Kasubbag Dumas Polda Kalteng Kompol Henry SE.,perwakilan Bid.Propam dan para Penyidik dari Polresta Palangkaraya, PolresKotawaringin Barat, Polres Kotawaringin Timur, Polres Barito Timur.

Pada kesempatantersebut, kedua belah pihak melakukan pembahasan atau bedah kasus-kasus yangtelah diadukan ke Komnas HAM. Bedah kasus tidak hanya dilakukan dengan jajaranPolda Kalteng namun juga dengan beberapa Polres di wilayah hukum Polda Kalteng.Perlu disampaikan bahwa sepanjang tahun 2011, terdapat 11 (sebelas) pengaduankasus masyarakat terkaitdengan penanganan laporan di jajaran Polda Kalimantan Tengah.

Selain bedah kasus,Komnas HAM secara mendalam juga fokus pada adauan terkait Tindakan Kekerasan yang Diduga DilakukanAnggota Polres Kotawaringin Barat terhadap Sdr. Rio Wahyuriamto serta DugaanKesewenangan Penahanan dan Penembakan terhadap Sdr. Parmadiansyah oleh PenyidikPolres Katingan.

Padapertemuan tersebut, Amiruddin memberikan beberapa catatan, pertama, ia menegaskan bahwa Komnas HAM sangat menghargai kerja-kerjaPolri yang merupakan ujung tombak Pemerintah dalam menegakkan implementasi HAM.“ Tugas dan tanggung jawab Komnas HAM dan tugas pokok dan fungsi Polri merupakanruang yang sama dalam rangka penegakan HAM. Oleh karena itu, maju tidaknya HAMdi Indonesia juga sangat bergantung pada kinerja Polri,” tukasnya.

Kedua,lanjutnya, komunikasi yang baik antara Komnas HAM dengan Polri adalah langkahpenting dalam rangka memajukan HAM agar tujuan bersama tercapai. “ Amanah UUNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak seharusnya menjadi beban Komnas HAM sematakarena UU ini adalah konstitusi negara sehingga menjadi tanggungjawab segenap unsurpemerintah untuk melaksanakannya,” lanjutnya.

Ketiga,Amir mengungkapkan bahwa pola permasalahan yang diadukan masyarakat ataskinerja Polda Kalteng antara lain terkait terlambatnya penanganan perkara olehKepolisian; proses lidik atau sidik yang dirasa merugikan pihak yang dijadikanTersangka oleh Polisi (perlakuan tidak adil di mata hukum); terjadinyakekerasan dalam proses penangkapan dan penahanan; dan pengaduan tentang salahtembak atau dugaan penggunaan senjata api tidak prosedural.

Irwasda PoldaKalimantan Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda kegiatan inipenting sebagai bentuk koordinasi institusi Negara. Pihaknya menghadirkanPenyidik dari beberapa Polres yang terkait dengan pengaduan masyarakat diKomnas HAM. Irwasda berpesan kepada jajarannya agar para penyidik tetapmengutamakan profesionalitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan yangtak kalah penting adalah pemenuhan kepastian hukum sebagai upaya penegakan HakAsasi Manusia. (Tamba/ ENS)

Short link