Kabar Latuharary

Pastikan Hak Pilih Warga, Komnas HAM Ingatkan Penyelenggara Pemilu

Pemenuhan hak pilih warga negaramerupakan unsur paling esensial dan fundamental dalam pelaksanaan pemilihanumum yang secara serentak akan dilakukan pada 17 April 2019. Untuk melihat kesiapaanpemenuhan hak pilih dan berbagai faktor yang melingkupinya tersebut, Komnas HAMmelakukan koordinasi dan rapat terbatas pada Senin, 18 Maret 2019 denganmenghadirkan Ilham Saputra (Anggota KPU RI), Fiasal Rahman (Bawaslu), BrigjenNana Sudjana, Anas Syaiful Anwal (Dirjen Pemasyarakatan).

KPU menurut Ilham Sahputra  dalam aspek kesiapan penyelenggaran sudahmencapai 85%, terutama mengenai distribusi logistik pemilu. Persoalan lain yangmuncul adalah mengenai pencoretan dan penyisiran data bagi WNA yang terdaftardalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dalam hal ini KPU hanya menerima data dariKementerian Dalam Negeri. Hal yang menjadi perhatian adalah meningkatkan DPTb(pemilih tambahan) yang sampai saat ini terdapat sekitar 200.000 pemilih dandiperkirakan mencapai 500.000 sampai hari pemilihan. Jumlah pemilih DPTb palingbesar di Provinsi Jawa Barat. Pemilih Luar Negeri yang berjumlah 2.000.000 jugamenjadi sasaran oleh KPU, jumlah tersebut memiliki nilai signifikansi terutamaapabila hasil perolehan/perhitungan suara berbeda tipis. Akan tetapi terdapatcatatan dalam penyelenggaran terutama kesalahan perusahaan eksedisi mengirimkertas suara “salah kirim oleh ekspedisi, ada yang untuk Australia terkirim keEropa” ujarnya.  Sekali lagi mengenaipersoalan DPT yang dinilai complicatedkarena terkait dengan Kemendagri juga mengenai kesadaran diri para pemilihuntuk mendaftarkan dirinya.

Fiasal Rahman, Bawaslu RI telahmenetapkan kerawanan pemilu yang mengancam yaitu segala hal yang menimbulkangangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif danbenar, terutama didasarkan pada konteks sosial politik (43,89);penyelenggara pemilu bebas dan adil (53,80); kontestasi (50,65) dan partisipasipolitik (46,18). Hal yang menarik adalah penempatan Yogyakarta sebagai wilayahterawan kedua di Indonesia dengan skor 52,15 hanya lebih rendah dari PapuaBarat dengan skor 52,83. Khusus untuk penananganan pelanggaran pemilu sampai 25Februari 2018 “Bawaslu sudah menangani 6.275 pelanggaran, terutama mengenaipidana, administrasi, kode etik”, ujar Faisal. Untuk temuan tertinggi diProvinsi Jawa Timur dan pelanggaran tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Gunamemberikan pengawasan terhadap penyelenggaran pemilu, Bawaslu sudah melakukanakreditasi terhadap 50 lembaga pemantau.

Kepolisian di seluruh Indonesiasampai saat ini terkait penyelenggaran pemilu 2019 telah menerima 559 laporanmelalui sentra Gakkumdu. Hasil analisa sebanyak 433 bukan merupakan tindakpidana pemilu dan hanya 126 yang dapat diteruskan ke tahap penyidikan olehPolri. “86 perkara masih diselidiki, 6perkara sudah lengkap, berkas perkara P.21, 28 perkara masih dalam tahappenyidikan, sedangkan yang di hentikan karena tidak cukup bukti 6 kasus”ujar Brigjen Nana Sudjana. Secara umum kasusnya berkenaan dengan tindakan yangmenguntungkan/merugikan salah satu calon (10 kasus), pemalsuan (15 kasus) dan money politic (15 kasus).

Kepolisian kembali mengingatkan bahwaancaman hoax, ujaran kebencian dan politik identitas akan menjadi salah satusebab munculkan kerawanan dalam pemilu 2019. Tentunya terdapat faktor lain yangmempengaruhi diantaranya sengkarut DPT, netralitas penyelenggara dan ASN, mobilisasimassa dan sabotase terhadap logistik pemilu. Untuk itu, pengawasan telah dilakukan Polri secara kontinyu danmemperisapkan pengamanan secara berjenjang, disamping tim penindakan melakukanupaya penanangaan tindak pidana pemilu.

Hal yang tidak boleh dilupakan adalahhak pilih warga binaan (narapidana) dan tahanan di bawah kendali DirjenPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. “Jumlahpenghuni sekitar 120.000 jiwa dan baru 30% yang dimasukan dalam DPT”,  ujar Anas Syaiful Anwal, DirjenPemasyarakatan. Beberapa persoalan yang dihadapi pemilih di lembagapemasyarakatan dan rumah tahanan adalah tidak dilakukan pendataan pemilih,tidak dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan kesediaan TPS.

 

Hairansyah, Wakil Ketua Komnas HAMkembali memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggarapemilu, meskipun masih banyak catatan dan kelemahan dalam pemenuhan hak pilihwarga negara. Komnas HAM berharap hak pilih dapat dipergunakan sebaik-baiknya,serta kemurinian surat suara terjaga (Agus Suntoro)

Short link