Pemantauan dan Penyelidikan

Komnas HAM Minta Kemenko PMK RI Dorong Penanganan Permasalahan Kemanusiaan di Nduga

Latuharhary – Komnas HAM meminta kepada KementerianKoordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KemenkoPMK RI) untuk mendorong penangananpermasalahan kemanusiaan yang telah ditimbulkan oleh tragedi kekerasandi Puncak Kabo Distrik Mbua KabupatenNduga Papua beberapa waktu lalu, padarapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK RI, Jumat 15 Maret 2019.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerianyang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK RI, yaitu Kementerian Sosial danKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam pertemuan tersebut, KomnasHAM RI yang diwakili oleh KepalaBiro Dukungan Penegakan HAM dan Staf Pemantauan, mendorong agarpihak-pihak yang berwenang khususnyajajaran kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yangcepat, segera, namun terukurguna menangani permasalahan kemanusiaan yang telah terjadi dan masih berlangsung di Nduga saat ini. 

Perlu disampaikan bahwa pada pertemuan tersebut, Komnas HAM RI telah menyampaikan kerusakan dan dampak kemanusiaan yang telah ditimbulkan akibatperistiwa kekerasan yang terjadi diPuncak Kabo Distrik Mbua Kabupaten Nduga Papua, pada 1 s.d. 2 Desember 2018 lalu, khususnya bagi para ibu dananak-anak.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kemenko PMK RI, melalui Plt Deputi Bidang KoordinasiPerlindungan Perempuan dan Anak, meminta kepada jajaran Kementerian Sosial dan KementerianPPPA agar segera melakukan koordinasi dan terus memonitor perkembangan terkinidi Nduga. 

Kedua kementerian ini juga telah diminta untuk melakukanidentifikasi secara komprehensif terkait kebutuhan-kebutuhan prioritas gunamenjadi acuan dalam menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan segera agarpermasalahan ini dapat tertangani dengan baik.

Terkait hal ini, Komnas HAM RI akan terus melakukan pantauan terhadap setiapperkembangan yang terjadi di Ndugaterutama terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan olehPemerintah RI dalam menanganimasalah kemanusian di kawasan ini.

Rapat koordinasi tersebut digagasoleh Komnas HAM RI sebagai tindak lanjut dari hasil komunikasi yang telah dilakukan dengan pihak Kapolda Papua, Pangdam CenderawasihXVII, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, Para tokoh agama dantokoh-tokoh masyarakat di  Jayapura.(RDA/ENS)

Short link