Pemantauan dan Penyelidikan

Komnas HAM dan Polda DIY Berkoordinasi terkait Isu Intoleransi dan Radikalisme

Latuharhary– Komnas HAM danPolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pertemuan dalam rangkapengumpulan data dan informasi terkait kasus-kasus intoleransi dan rasikalismedi wilayah Yogyakarta di gedung Polda DI Yogyakarta pada Kamis, 21 Maret 2019.

Pihak Komnas HAM diwakili oleh Muhamad UnggulPribadi, Wahyu Pratama Tamba, Dewi Armyasih yang dipimpin oleh Nurjaman selakuKasubbag Laporan Pemantauan dan Penyelidikan.

Tampak hadir mewakili pihak Polda DIY yaitu KasubditIV Dit. Intelkam AKBP Daru Tyas Wibawa SIK.,MH., AKBP Sinungwati SH. KasubditBintibluh Dit. Binmas dan Direktur Reskrimum Kombes Pol. Dr. Hadi UtomoSH.,M.Hum. beserta Penyidik Ditreskrimum Polda DI. Yogyakarta.

Kedua belah pihak membahas sejumlah halterkait isu intoleransi dan rasikalisme yang selama 2 (dua) tahun terakhircukup intensif diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM selain pemberitaan mediayang cukup marak terkait isu ini. Bahkan Komnas HAM telah menetapkan isutoleransi menjadi salah satu fokus lembaga selain isu-isu terkait kasusagraria, pelanggaran HAM Berat dan penataan kelembagaan.

Beberapa hal terkait diskusi ini yang perludisampaikan yaitu pertama, Komnas HAMtelah menanyakan perihal tindak lanjut proses penegakan hukum terkait peristiwaintoleransi yang pernah terjadi di wilayah DI Yogyakarta berikut hambatanpenanganan kasus. Selanjutnya, Komnas HAM juga telah mendapatkan informasiperihal gambaran situasi masyarakat dan kewilayahan yang telah dipetakan olehPolda DI Yogyakarta khususnya Dit. Intelkam dan Dit. Binmas.

Sebagai catatan pihak Polda, beberapaperistiwa/ kasus intoleransi yang selama ini terjadi di kawasan tersebut, dilakukanoleh warga dari luar DI Yogyakarta. Menurut mereka, masyarakat Yogyakarta selamaini dikenal cukup toleran. Mereka mencontohkan peristiwa penyerangan terhadapkegiatan upacara adat sedekah laut di Pantai Baru, Bantul. Upacara itu  merupakan budaya lokal yang mengeskpresikanpenghormatan kepada pencipta alam.

Oleh karena itu AKBP Sinungwati SH. mengungkapkankeprihatinannya apabila selama ini terdapat anggapan pihak luar bahwa DI Yogyakartamerupakan wilayah intoleran. Menurutnya, kasus-kasus yang mengarah padaintoleransi selama ini merupakan riak kecil dan menurut pengamatan Dit.Intelkam dan hasil penyidikan Reskrimum Polda DI Yogyakarta, pelakunya bisadipastikan bukan masyarakat DI Yogyakarta.

Berdasarkan pengamatan pihak Polda DIY,sejumlah faktor yang menjadi pendorong peristiwa intoleransi yaitu permasalahanpribadi, persaingan ekonomi dan masifnya penggunaan media sosial yang tidakbijak.

Kendati demikian, pihak Polda DIY tidak membantahbahwa memang terdapat beberapa kasus intoleransi yang terjadi di DI Yogyakartayang bahkan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Semisal penyerangan ataupenganiayaan di gereja St. Lidwina, Kab. Sleman pada Februari 2018 lalu.

Pihak Polda DIY menyampaikan bahwa sebagaibentuk pembinaan masyarakat dan guna menjaga kondusifitas, Kepolisian menggunakanpendekatan kebudayaan untuk meredam suatu persoalan dan menjaga keguyubanwilayah DI Yogyakarta.

Dari aspek hukum, Penyidik Ditreskrimummenyampaikan bahwa proses hukum dilaksanakan melihat fakta-fakta hukum yangada, mengacu pada peristiwa, dan saksi. Yogyakarta diakuinya sebagai wilayahyang cukup aman selama ini, namun Yogyakarta menurutnya telah digunakan oleh pihak-pihaktertentu sebagai panggung aktualisasi kepentingan beberapa kelompok sehinggamemberikan predikat yang buruk bagi DI Yogyakarta.

Direktur Reskrimum Polda DIY menambahkan bahwa terdapatbeberapa perkara intoleransi yang kemudian mencuat di publik, misalnyaperistiwa penyerangan di Gereja St. Lidwina adalah tindakan yang dilakukan olehteroris. Kemudian kasus pengrusakan perlengkapan sedekah laut di Pantai Baru,terjadi karena adanya perbedaan cara pandang terhadap acara sedekah laut.Beberapa peristiwa yang pernah terjadi berdasarkan fakta hukum justru tidakterkait dengan toleransi. Sebagai pengampu penanganan kriminal umum di DI Yogyakarta,Dirkrimum melihat dari aspek hukum wilayah DI Yogyakarta sebagai kota aman,ditandai dengan tingkat kriminalitas yang tidak tinggi. (Unggul/ Tamba/ ENS)
Short link