Kabar Latuharary

Komnas HAM Hadiri Rakornas Was Intern Pemerintah 2019

Latuharhary – Komnas HAM menghadiri penyelenggaraan RapatKoordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 yang mengangkattema “Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yangBerkualitas” di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 21 Maret2019.

Acara ini sesungguhnya bertujuanuntuk terus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).Peserta yang hadir terdiri dari para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Kementerian/Lembaga/Pemda, Auditor BPKP, Aliansi Auditor Internal Indonesia,Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Sekretaris DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota terpilih yang seluruhnya berjumlah 1200 peserta.

Komnas HAM sendiri diwakililangsung oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Pengawasan Internal, Dr.Esrom Hamonangan P, S.Si., MEE yang memang membidangi fungsi inspektorasi diKomnas HAM yang perannya dijalankan oleh Subbagian Pengawasan Internal di bawahBagian Perencanaan dan Pengawasan Internal.

Acara tersebut dibuka langsungoleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga bertindak sebagai key notespeaker. Pada kata sambutannya, JK menyoroti banyaknya pejabat tertangkapakibat tindak pidana korupsi kendati sudah cukup banyak lembaga pengawas. JKmengatakan selama 15 tahun, tercatat 9 menteri yang telah dijebloskan kepenjara, demikian pula dengan ratusan Bupati dan Anggota DPR hingga DPRD.

JK mengingatkan bahwa berhasilnyapengawasan bukanlah dilihat dari banyaknya pejabat yang tertangkap, namunkinerja pengawasan akan dinilai berhasil apabila semakin sedikit pejabat yangmelakukan tindak pidana korupsi.

Saat menyampaikan keynotespeech-nya, JK menekankan bahwa pengawasan selalu menjadi elemen penting darisistem pemerintahan. Tanpa pengawasan, pelaksanaan pemerintahan tidak akanmencapai hasil yang diinginkan. Inspektorat dan BPKP harus lebih pintar dalammengawasi sehingga APIP dapat memerankan upaya pencegahan. Dalam menjalankantugasnya, APIP harus berkoordinasi dan bersinergi untuk melakukan empowermentdan meningkatkan kapabilitas agar dapat berperan sebagai early warning system.

Sesi lanjutan Rakornas diawalidengan arahan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI). Ia menyampaikanbahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mampu memperoleh opiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi, menurut Menkeu, seharusnya terkaitpengelolaan keuangan para satuan kerja (satker), tidak hanya sekedarmempertanggungjawabkan laporan, namun juga hasilnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwacara organisasi memperlakukan APIP-nya, menunjukkan bagaimana organisasitersebut mencitrakan akuntabilitas dan tata kelolanya.

Terkait hal ini tentunya menjaditanggungjawab semua pihak di Komnas HAM, agar kinerja lembaga bukan hanyasekedar berimplikasi pada laporan yang baik dan berujung pada opini WTP, namundinamika proses dan hasil yang transparan dan akuntabel menjadi hal yang lebihsubstansial. (ENS)