Kabar Latuharary

Komnas HAM Gagas Wacana Hoaks dalam Konteks Kebebasan Berpendapat dan Pemilu

Latuharhary – Komnas HAMmenyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Hoaks,Kebebasan Berpendapat, dan Pemilu 2019” yang melibatkan sejumlah narasumberdari Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KominfoRI), Mabes Polri dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di gedung KomnasHAM, Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Wakil KetuaBidang Internal yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019,Hairansyah, pada kata sambutannya menyampaikan bahwa fenomena hoaks pada momenpemilu 2019, terjadi cukup intens. “Kita perlu mempunyai gambaran yang tepatmengenai fenomena hoaks sehingga mampu memformulasikan upaya yang seharusnyauntuk mengatasinya. Narasumber yang hadir saat ini kiranya mempunyai informasidan data yang kita butuhkan,” tukasnya.

Ketua DewanPers, Yosep Adi Prasetyo, menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan UUNo.40 Tahun 1999 tentang Pers telah dinyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakanbagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat dan pikiran. “Keberadaan wartawandan pers berdasarkan ketentuan UU ini adalah dalam rangka pemenuhan hak warganegara terkait informasi dan hak warga negara untuk mengetahui, oleh karena ituberdasarkan ketentuan KUHP Pasal 50, media dan wartawan tidak diperkenankanuntuk dikenai ketentuan pidana,”katanya.

Menurut Stanley,panggilan akrabnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalamkonteks penyebarluasan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana ketentuanPasal 27 dan 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE), tidak diperuntukkan bagi wartawan atau pers karena semuatindakan-tidakan tersebut dapat dilakukan oleh pers atau wartawan. “Ketentuanitu, tidak diperuntukkan untuk pers kecuali pers abal-abal dan mengenai halini, Dewan Pers sudah mencapai kata sepakat dengan Kominfo RI selaku pihak regulator,”ungkapnya.

Terkaitfenomena hoaks, Stanley memaparkan sejumlah fakta bahwa Indonesia merupakansalah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia, bahkan khususmedia twitter, Indonesia tercatat sebagai pengguna nomor 3 terbesar di dunia. Disatu sisi, kemerdekaan pers di Indonesia, berdasarkan sejumlah fakta pendukung,berada pada posisi pertama di Asia.

Persoalannya,lanjut Stanley, 85% wartawan di Indonesia saat ini, mencari ide penulisanberita  dari informasi-informasi yangbertebaran di media sosial. “Tak heran apabila sumber hoaks saat ini telah menyebarantara media cetak, media sosial, media online dan televisi. Hal ini patutmenjadi perhatian karena hoaks pada prakteknya telah menenggelamkan faktamelalui kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran, telahterjadi rekayasa fakta dan data,” ujarnya.

Lebih lanjut,menurut Stanley, para jurnalis perlu mempunyai pemahaman yang kuat mengenai materidari media sosial dan materi dari produk jurnalistik. “Materi dari media sosialadalah informasi sedangkan materi dari produk jurnalistik adalah berita yaituinformasi yang telah melalui proses klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi olehkemampuan dan kompetensi jurnalistik yang disertai al. dengan standarisasi,kode etik, sumber resmi, pertanggungjawaban, badan hukum, dan dikelola oleh timredaksi,” paparnya.

Pihak Kominfoyang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi, Herry AbdulAziz, menyampaikan fakta bahwa pada periode 2018 s.d Januari 2019, telahdiindentifikasi sejumlah 997 berita hoaks dimana sebesar 49,94% di antaranya merupakaninformasi yang bertemakan politik. “Angka ini terus menerus mengalamipeningkatan dari tahun ke tahun,” katanya.

Saat ini,katanya, Kominfo memiliki mesin pengais konten atau cyber drone yang melakukansensor konten dari materi-materi yang telah diadukan oleh masyarakat. “Pada2018 s.d. awal 2019, kami telah menerima 1.400 aduan masyarakat. Kami telahmemverifikasi materi-materi yang telah diadukan oleh masyarakat tersebut. Persoalannya,tidak semua materi dapat kami verifikasi secara mandiri, karena berisiinformasi di luar kompetensi kominfo semisal terkait kesehatan, agama, dll.Biasanya kami akan mendistribusikannya ke instansi terkait,” ungkapnya.

Padakesempatan yang sama, Rahmat Bagja,SH, LLM, selaku Koordinator DivisiPenyelesaian Sengketa Bawaslu RI, menyampaikan upaya pihaknya dalam mendeteksiberita-berita palsu yang beredar di masyarakat. Mulai dari kecurigaan atasjudul berita, perhatian yang lebih detil atas URL, mencermati laporan lain yangsejenis, menyelidiki sumber informasi/ berita, potensi berita hanya sekedarlelucon, menyelidiki fakta sebenarnya, memeriksa bukti yang disampaikan,mencermati tanggal yang dicantumkan.”Judul yang bombastik, sudah dapat kamipastikan sebagai berita hoaks,” tandasnya.

Ia jugamenyampaikan bahwa pada tahun 2018 terdapat 98 laporan pelanggaran pemilu yangbersumber dari media sosial. Sementara pada tahun 2019 (s.d. Bulan Februari),Bawaslu telah menerima 1.500 laporan dari pihak Kominfo RI, dimana 142 di antaranyadiduga telah melanggar UU Pemilu. “Kita perlu meningkatkan critical digital literacy bagi masyarakat dan hal ini perlu sinergidengan pihak Dewan Pers, Kominfo RI, KPI, KPU dan Komnas HAM,” pungkasnya.

SementaraPurnomo (AKBP) yang mewakili pihak Direktorat Cyber Mabes Polri menyampaikanbahwa UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE lebih mengatur mengenai perdagangan danjual beli di dunia maya. “Saya setuju apabila kita lebih proaktif terhadapakun-akun yang menyebarluaskan konten-konten negatif. Harus kita tutupkhususnya akun-akun tanpa identitas. Pada media twitter, FB, Instagram,pemblokiran mudah dilakukan, kendala kami adalah pada penyebarluasan kontenmelalui aplikasi messenger seperti WhatsApp,line, dan sejenisnya,” ungkapnya.  

Dalam rangka upayaantisipasi, Purnomo juga menyampaikan usulannya agar diberlakukan pembatasankepemilikan sim card. “Pembatasanperlu dilakukan guna mengurangi potensi kejahatan mengunakan media sosial,”tukasnya. (ENS)

Short link