Kabar Latuharary

Komnas HAM – Polri Bangun Sinergi untuk Program PBH 2019

Latuharhary – Komnas HAM RI membangun sinergi dengan KepolisianRepublik Indonesia melalui Divisi Hukumnya (Divkum) terkait pelaksanaan programPolisi Berbasis HAM (PBH) Tahun Anggaran 2019 di kantor Divisi Hukum Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan  pada Selasa, 26 Maret 2019.

Delegasi KomnasHAM diwakili oleh Koordinator Program PBH (Abiyoga), Penyuluh (Roni Giandono),Subbagian Publikasi dan Laporan Penyuluhan (Eva Nila Sari), dan Pegawai Dikluh(Iman Supandi). Sementara dari pihak Divkum Polri diwakili oleh Kepala BagianHak Asasi Manusia/ Kabag HAM (AKBP Drs. Setiyono,SH), Kepala Subbagian HAM LuarNegri/ Lugri (AKBP Supriyono, SH, MSi), Kepala Subbagian HAM Dalam Negeri/Dagri (AKBP Sri Wulandari, SH), Pembina Yuli Ahmad, Penda Tk I Yohana Leba, danPenata Tk I Suharno.

Pihak Divkum Polrimelalui Kabag HAM AKBP Drs. Setiyono, SH menyampaikan bahwa pada TA 2019,pihaknya akan melaksanakan 4 (empat) kali pelatihan HAM yang diselenggarakan dibeberapa kota. “Kami harapkan program kami ini dapat disinergiskan dengankegiatan penyuluhan Komnas HAM sehingga kita dapat berkolaborasi memberikanmateri hak asasi manusia bagi aparat kepolisian di sejumlah wilayah yang telahkita tetapkan bersama,” katanya.

Lebih lanjut pihakDivkum menanyakan perihal Program PBH yang telah disusun Komnas HAM sehinggasinergi dapat digagas sejak awal dan anggaran dapat dikondisikan untukmenyesuaikan. “Kami akan usahakan untuk mengimbangi program dari Komnas HAM,”tukasnya.

Abiyoga selakuKoordinator Program PBH memaparkan bahwa sepanjang tahun 2019, Tim PBH KomnasHAM akan melaksanakan sejumlah kegiatan al. pelatihan HAM, menjajaki kerjasamayang lebih luas dengan pihak Biro SDM dan Lembaga Pendidikan & PelatihanPolri (Lemdiklat) Polri, FGD Isu strategis, finalisasi Pilot Project PBH, monitoringalumni pelatihan dan penyuluhan, monitoring sosialisasi buku saku HAM bagiAnggota Kepolisian, uji coba manual dan buku saku HAM, dan PKS denganKepolisian Daerah.

“Perlu kamisampaikan bahwa semua rumusan kegiatan ini, akan mengangkat isu-isu prioritasKomnas HAM yaitu Reformasi Agraria, Penanganan Intoleransi dan Radikalisme, danPenyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu,” ungkapnya.

Pada kesempatantersebut juga disepakati untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan teknis/mekanisme pelatihan HAM agar lebih efektif, dan memikirkan upaya agar buku sakuHAM bagi Aparat Kepolisian dapat terdistribusi secara luas hingga kedaerah-daerah.

Perlu disampaikanbahwa Ketua Komnas HAM dan Kapolri telah menjalin Nota Kesepahaman pada 16Maret 2017 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau akan berakhir pada 16 Maret2020. Sejauh ini, MoU tersebut telah ditindaklanjuti melalui 4 (empat)perjanjian kerjasama (PKS) dengan sejumlah Polda yaitu Polda Jateng, Polda Sumbar,Polda Sulteng, dan Polda Maluku.

Terkait kerjasamaini pula, Komnas HAM telah menyusun buku saku HAM bagi aparat kepolisian yangterdiri dari Buku Saku HAM untuk Reskrim, Sabhara, Tahti, dan Brimob. Bukanhanya itu, sepanjang tahun 2018, tercatat 1.349 aparat kepolisian yang telahterpapar materi HAM melalui kegiatan penyuluhan HAM oleh Komnas HAM. (ENS)

Short link