Kabar Latuharary

14.499 Buruh Perkebunan dan Pertambangan di Kalteng Terancam Hak Pilihya

Pemilu untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat diparlemen maupun memilih kepala negara merupakan satu mekanisme penting dalamkehidupan demokratis. Melalui pemilu/pilkada warga negara akan menggunakan hakpilihnya (right to vote) untuk turut menentukan arah kehidupan bernegaradengan cara memilih wakil-wakilnya yang akan membentuk kebijakan publik yangsejalan dengan aspirasi mereka, kemudian memilih orang-orang yang akan memimpinpemerintahan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan publik tersebut, danmengawasi proses terselenggaranya pemerintahan tersebut.

Untuk memastikan terpenuhinya hak pilih sebagaimanadimaksud, Komnas HAM pada Rabu, 27 Maret 2019 melakukan kunjungan kerja keBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi PemilihanUmum (KPUD) Kabupaten Katingan. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung olehHairansyah, selaku Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019, didampingi anggota timNurjaman dan Agus Suntoro. Pemilihan wilayah Kalimantan Tengah didasarkan padafakta pemilu/pilkada sebelumnya banyak hak-hak buruh perkebunan danpertambangan yang terbaikan sehingga tidak dapat menggunakan hakkonstitusionalnya.

Prediksi terabaikannya hak pilih pekerja ternyatatepat, Satriadji, selaku Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah memperkirakan sebanyak14.499 para pekerja perkebunan dan pertambangan yang sudah terdata terancamtidak dapat menggunakan hak pilihnya. “Mereka dimasukan dalam DPHTb dandisiapkan 51 TPS, secara regulasi belum memungkinkan untuk difasilitasi memilihkarena masih tercatat di daerah asal, kita menunggu putusan judicial review diMK”, ujar Satriadji. Jumlah pekerja yang terdata hanya 14.499 relatifsedikit, dibandingkan kondisi faktual di Kalimantan Tengah, karena terdapatsekitar 400 perusahaan pertambangandan 300 perusahaanperkebunan kelapa sawit.

Persoalan lain yang dihadapi pemilih di KalimantanTengah adalah persyaratan administrasi kependudukan karena baru 79% pendudukberusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki KTP elektronik ataupun sudahmelakukan perekaman, dari total 1.753.224 pemilih yang ditetapkan dalam DPT. Diperkirakansampai menjelang 17 April 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil barumenyelesaikan 85% proses perekaman KTP-el. Sementara di KabupatenKatingan, perekaman sudah mencapai 99% dari total 106.000 jiwa yang berhak ataumenyisakan 950 jiwa.

Khusus untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Katingantelah dilakukan pendataan pemilih, “Dari 113.267 pemilih dalam DPT, sebanyak365 jiwa atau 0.03% merupakan pemilih disabilitas”, ujar Habibi Mubarak,Anggota KUPD Katingan. Sedangkan untuk pemilih di Lapas Katingan juga telahdilakukan pendataan dan verifikasi, dari 362 penghuni sebanyak 116 (termasukpetugas Lapas) yang dapat difasilitasi penggunaan hak pilihnya, 62 diantaranyadimasukan dalam DPT.

Khusus untuk pengawasan diskriminasi ras dan etnis,baik Bawaslu Kalimantan Tengah, Bawaslu Kabupaten Katingan dan KPUD Katinganbelum menemukan indikasi adanya kampanye yang terdapat nuansa mendeskriditkansuku, agama, ras dan etnis (SARA). Situasi ini berbeda dibandingkan denganpelaksanaan pilkada yang justru potensi penggunaan sentimen SARA marakditemukan, baik dalam kampanye terbuka ataupun penggunaan media sosial. (AgusSuntoro)

Short link