Kabar Latuharary

Komnas HAM Mendorong Kabupaten Sikka menjadi Kabupaten HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)dan Pemerintah Kabupaten Sikka telah menandatangani Nota Kesepahaman tentangPelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan danPemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017 (Nomor 023/NKBH/XI/2017). Ruanglingkup nota kesepahaman ini meliputi : (1) Pendidikan dan Penyuluhan HAM,serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi HAM, dan (2)Koordinasi dalam pemantauan dan mediasi HAM, pengawasan penghapusan diskriminasiras dan etnis, serta penanganan konflik sosial.

Nota Kesepahaman ini kemudian ditindaklanjutidengan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia denganPemerintah Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2018 (Nomor 002/PKS-KH/XI/2018)tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Sikka dalam Pemajuan danPerlindungan Hak Asasi Manusia dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap hakasasi manusia, pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan kinerja aparatur untukpemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.  Ruang lingkup PerjanjianKerja Sama ini meliputi  : (1) Peningkatan kapasitas hak asasi manusiabagi Panitia Rencana Aksi Daerah HAM Kabupaten Sikka dan/atau satuan kerjaperangkat daerah Kabupaten Sikka, (2) Penyusunan Peta Jalan Kabupaten HAM untukKabupaten Sikka, dan (3) Penyusunan mekanisme implementasi monitoring PetaJalan Kabupaten HAM untuk Kabupaten Sikka.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman danPerjanjian Kerja Sama, Komnas HAM melakukan kunjungan kerja ke PemerintahKabupaten Sikka pada tanggal 26 Maret 2019. Komisioner Komnas HAM, Beka UlungHapsara, pada kunjungan ini menjelaskan sesuai dengan ruang lingkup dalamperjanjian kerjasama, Komnas HAM bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sikka akanmelakukan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah Kabupaten Sikkadan mendorong Kabupaten Sikka untuk memiliki peta jalan Kabupaten HAM. BupatiSikka, Fransisku Roberto Diogo, yang baru dilantik pada September 2018 ini,merespon baik apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Hal ini sejalan dengan visimisi yang telah direncanakan Pemkab Sikka pada 2018-2023, yakni fokus padahak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Masih dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sikka,Komnas HAM juga bertemu dengan organisasi masyarakat sipil. John Bala dariYayasan Bapikir menyatakan harapannya, kerangka Kabupaten HAM di Sikka dapatberperan juga dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Untukprogram peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, merekamengharapkan Komnas HAM dapat menyentuh elemen pemerintahan desa juga. (LAC).

 

Short link