Kabar Latuharary

Temui Komnas HAM, Polri Paparkan Temuan Peristiwa 21-23 Mei

TimPencari Fakta Mabes Polri menemui Tim Komnas HAM untuk memaparkan temuan dariperistiwa aksi 21-23 Mei 2019 di kantor Komnas HAM, Selasa (11/6/2019). Pihakkepolisian yang hadir dipimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri KomjenMoechgiyarto, Kadivkum Irjend Mas Guntur Laupe serta anggota tim lainnya dariKapuslabfor, Kapusdokkes,  Bareskrim,Polres Jakarta Barat, Divisi Hukum Polri, dan Polda Metro Jaya. Ketua KomnasHAM Ahmad Taufan Damanik langsung memimpin pertemuan didampingi komisionerKomnas HAM lainnya, juga tiga orang ahli masing-masing mantan komisioner KomnasHAM Marzuki Darusman, mantan duta besar Indonesia Makarim Wibisono, danPresidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid yang didapukke dalam Tim Komnas HAM, berikut beberapa staf.

Paparandiawali dengan penjelasan kronologi peristiwa 21-23 Mei yang terbagi menjadiunjuk rasa damai dan aksi kerusuhan di beberapa titik.Berdasarkan laporan, ada9 korban yang meninggal dunia pada peristiwa ini.Sekitar 447 orang didugamenjadi pelaku kerusuhan dan sedang dalam tahap penyelidikan, 67 orangdiantaranya berusia anak-anak. Beberapa anak sudah mendapatkan putusan melaluijalur diversi dan sedang menjalani pembinaan di Panti Sosial Mardi Putera(PSMP) Handayani.Mereka di proses berdasarkan undang-undang SPPA (SistemPeradilan Pidana Anak).

Irwasumdan jajarannya kemudian secara khusus memaparkan proses pengumpulan data dilapangan terkait peristiwa 21-23 Mei 2019. Selain jumlah korban, kerugian sertalangkah-langkah dan tindakan Polri pada perusuh, mereka menjelaskan prosesinvestigasi penyebab korban yang meninggal.

“Inibaru laporan sementara. Polri mengalami kesulitan dalam mencari tempat kejadianperkara (TKP) korban meninggal dunia, sehingga Kapuslabfor kesulitan dalammelakukan uji balistik. Kami juga meminta bantuan Komnas HAM untuk masuk kemasyarakat dalam menemukan TKP,” kata Irwasum.

KetuaKomnas HAM juga menuturkan, banyak laporan masuk ke Komnas HAM dari berbagaipihak terkait peristiwa 21-23 Mei. Ada yang melaporkan kekerasan, orangmeninggal, bahkan juga laporan dugaan orang hilang (70 orang). Satu per satulaporan itu didalami dengan mendatangi korban di rumah sakit, keluarga korbanyang meninggal, men-gunjungi lokasi kejadian perkara, mengecek ke berbagaisumber informasi. Komnas HAM pun mendatangi RS Polri, termasuk menemui petugasyang cedera dan berdiskusi dengan mereka.

“KomnasHAM sedang mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi dan berusaha seobyektifmungkin. Kami tentu mendukung langkah penegakan hukum Polri, tentu saja KomnasHAM akan selalu menilai dan memberikan masukan dari sisi prosedur sertamengenai kepatuhan pada standar dan norma HAM. Selain peraturan internalKapolri mengenai Protap penanganan kerusuhan massa, juga ada buku saku yangsudah dihasilkan Komnas HAM dan Brimob. Yang tidak kalah pentingnya adalahKonvensi Anti Penyiksaan yang sudah diratifikasi Indonesia maupun berbagaiinstrumen internasional HAM lainnya sebagai pegangan di dalam setiap langkahpenegakan hukum saat menangani kerusuhan massa maupun di dalam prosespenyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap terduga atau tersangkakerusuhan.Standar HAM itulah yang kami gunakan sebagai acuan dan itu pulalahranah kami sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia”, tutur Taufan.

“Tugasutama Komnas HAM adalah apabila terjadi civil disorder, maka Komnas HAMmeneliti dimensi perlindungan warga negara, termasuk dalam kondisi kerusuhan.Sedangkan kepolisian memastikan tugas tanggung jawab perorangan. Untuk itudiperlukan kerja sama kedua lembaga ini,” tambah Marzuki Darusman, senior ahliyang ikut bergabung di dalam Tim Komnas HAM.

KomisionerPendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara juga menyampaikanadanya pengaduan dari perwakilan korban 21-23 Mei. Korban meninggal disebutkanberjumlah 10 orang, delapan orang di antaranya di Jakarta dan dua orang diPontianak.

PosisiKomnas HAM dan Polri dalam penanganan peristiwa 21-23 Mei turut dipertegaskembali oleh tim pemantauan.

Mobilisasimassa via media sosial saat peristiwa terjadi menjadi perhatian Anita Wahid,seorang ahli lain dari Tim Komnas HAM. Pantauan Cyber Crime Polri, menurutnya,dapat menjadi pantauan pengamanan aksi. "Sebaiknya di Kepolisian adadivisi yang mengatur info yang simpang siur karena  memengaruhi psikologi warga daerah lain saatperistiwa terjadi," jelas Anita.

Penyelesaiankasus yang menyebabkan korban jiwa dan material tersebut juga didesak harusdibuka kepada publik secara transparan.

“Banyakhal yang menjadi perhatian publik dalam peristiwa ini, terutama jatuhnya korbanjiwa yang masih perlu pendalaman lebih jauh.Diharapkan pula penanganan terhadapyang meninggal prosedur hukumnya lebih transparan,” kata Komisioner Pemantauandan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin.

Diakhir pertemuan disepakati, Komnas HAM akan segera mengkaji dan mendalamilaporan sementara yang disampaikan Irwasum dan tim, setelah itu akan dilakukanpertemuan kembali. Polri juga menjamin akses bagi Komnas HAM menemui tahanan,termasuk anak-anak di bawah usia 18 tahun dan memperoleh akses informasi proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian.KetuaKomnas HAM mengapresiasi setiap langkah keterbukaan pihak Polri yang memangsudah sejak lama memiliki kerja sama yang baik dengan Komnas HAM.

(SP/IW)

Short link