Kabar Latuharary

Menyoal Definisi Makar

LatuharharyMenyusul maraknya isu makar yangmemenuhi ruang publik akhir-akhir ini, Komnas HAM menyelenggarakan diskusi internaldengan tema “Makar menurut Spektrum Hukumdan Makar Menurut Spektrum HAM” di kantor Komnas HAM Menteng-Jakarta Pusat, pada Jumat (14/6/2019).

Tampak hadir pada diskusi ini adalah Hairansyah (Wakil Ketua Bidang Internal), Choirul Anam (Komisioner Subkomisi Pengkajiandan Penelitian)yang juga merangkap sebagai pemandudiskusi, Munafrizal Manan (Komisioner SubkomisiMediasi), Amiruddin Al Rahab (Koordinator Penegakan HAM) serta Asril(Kepala Divisi Kajian Hukum dan KebijakanPeradilanLembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan/ LeIP) dan  Asfinawati(Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI).

Pada diskusitersebut, Asrilsebagai narasumber pertama,mengungkapkanbahwa kendati pasalmakar telah menggunakan definisiyang salah, namunselama ini tetap dipaksakanuntuk masuk dalam Kitab HukumUndang-undang Pidana (KUHP) di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan, menurut Asril, karena selama inipasal tersebut telah ‘dimanfaatkan’ untuk menjagakekuatan politik. “Definisinya kurang tepat, kata makar telah dipaksakan menjadiarti dari istilah Belanda aanslag yangartinya serangan atau violence attack. Padahal kata makar sendirimerupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya berkhianat.  Istilahini (makar) telahdigunakan dengan salah kaprah dan menjadi salah satuunsur dari pasal KUHP,” ungkapnya.

Lebihlanjut Asril memaparkan bahwa makaryang dikenal oleh masyarakatseakan-akan merupakan upayamenggulingkan pemerintah. Agartidak memicu terjadinya pelanggaran HAM, kita harus mengembaikan ke istilahaslinya yaitu anslaag yang artinyaserangan atau violence attack. Olehkarena itu jika tidak ada serangan dalam bentukfisik, maka tidak bisa disebut sebagai makarkarena yang dipidanakan adalah serangannya, bukan niat menggulingkan pemerintah”,paparnya.

Asfi sebagai narasumber selanjutnya menambahkan, persoalan berikutnya adalah menurut hukum pidana yangberlaku saat ini (KUHP), semua percobaan bisadipidanakan. Semisal seorang yang membeli pisau danmembawa ke tengah jalan, dapat dimasukkandalam kategori percobaan pembunuhan.Apabila menggunakan konseppercobaan, niat orang ditakar menurut pikiran polisi (penakar). Seharusnya apabilapisau itu sampai dibawa masuk ke rumah orang lain lalu berusaha menghunuskannyake orang tersebut,maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai percobaanpembunuhan”, ujar Asfi.

Apabila pendapat Asfi ini dikontekstualkan pada kasus yangsaat ini marak, Asfi menilai, bahwasekedar omongan people power , tidak bisa disebutmakar. “Kita harus menjauhkan diri dari bias politik. Terkait isi dan bentuk, haruslebih ditinjau lagi agartidak salah memaknai masalah ini. Apabila hanya sekedar omongan, seharusnya masuk kategori syiarkebencian, penghasutan, bukan makar”, tukasnya.

Pada kata penutup diskusi, Choirul Anam menilaibahwa perlu dilihat potensiatau dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah tindakan makar. “Apabila tidak ada tindakan konkret, tidak bisa disebutmakar karena makar itu harusada tindakan konkret”, pungkasnya. (Niken/ENS)

Short link