Kabar Latuharary

Komnas HAM menerima pengaduan warga terkait pembangunan di Waduk Sepat Jawa Timur

Jakarta - Dugaan kriminalisasikarena upaya mempertahankan kelestarian Waduk Sepat membuat dua warga KotaSurabaya, Darno dan Dian Purnomo mengadukan nasibnya ke Komnas HAM.

Kedua pria tersebut didampingiWahana Lingkungan Hidup (WALHI), melakukan audiensi di kantor Komnas HAM,Jakarta pada Jumat (14/6/2019) lalu. Wakil Ketua Internal Komnas HAM Hairansyahdan staf pengaduan menerima langsung rombongan tersebut.

"Kami beserta rombongan darimasyarakat Kampung Sepat hendak mengadukan beberapa masalah," ujarDirektur WALHI Jawa Timur Rere Christanto. 

Ia menjelaskan masyarakat KampungSepat merupakan pejuang lingkungan yang mempertahankan waduk warisan nenekmoyang. Adanya tukar guling aset yang dilakukan Pemkot Surabaya denganpengembang berimbas pada kehidupan masyarakat.

"Ada upaya pengeringanwaduk. Pintu air terpotong dengan rapi," ucap Rere. Warga menolak adanyapembangunan di sekitar waduk karena banyak fungsi yang akan hilang sepertirisiko banjir, habitat ikan burung berkurang, dan ada sisi kultural yanghilang.

Selang beberapa hari, ada suratpanggilan kepolisian yang ditujukan kepada empat warga. Dua warga diantaranya,yakni Darno dan Dian menjadi tersangka. Mereka divonis hukuman penjara duabulan 15 hari atas tuduhan memberi komando kepada warga lainnya untukmendorong pagar waduk. 

"Keluarga saya mengalamitekanan, anak saya ketakutan karena melihat penjemputan paksa, kamidiperlakukan seperti teroris," ujar Darno.

Setelah ditelusuri, diduga adamanipulasi pada proses hukum yang dijalani Darno dan Dian. Lantaran tim kuasahukum penggugat baru mengajukan banding pada tanggal 27 Mei 2019. Akta bandingbaru diproses setelah Lebaran namun surat penahanan dikeluarkan PengadilanTinggi Jatim 24 Mei 2019.

Pada tanggal 31 Mei 2019 pihakKejaksaan berusaha kembali menangkap Darno dan Dian dengan suratpenahanan  tersebut.

Komnas HAM sesuai kewenangannyaperlu memastikan prosedur dan proses hukum yang berlangsung hingga saat ini."Kita harus mengetahui mekanisme penahanan dan penangguhanpenahanan," ujar Hairansyah.

Ia menegaskan agar WALHI segeramelengkapi berkas kasus Darno dan Dian agar pengaduan segera diproses."Harus segera dilakukan tindakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aduanini kita dapat merespon dan memberikan rekomendasi," tegasnya. (AM/IW).

Short link