Kabar Latuharary

Konsul Jenderal Filipina Kunjungi Komnas HAM

Latuharhary – Koordinator Penegakan HAM,Amiruddin Al Rahab, menerima kunjungan Konsul Jenderal Filipina Oscar Orcine besertastaf Konsulat Jenderal Filipina, di Gedung Komnas HAM Menteng Jakarta,  pada Kamis (20/6/2019).

 

Padakunjungan tersebut Konsul Jenderal Filipina Oscar Orcine menyampaikan persoalanpenangkapan yang dilakukan Kantor Imigrasi Sulawesi Utara terhadap Warga NegaraFilipina yang sudah menetap lama dan berketurunan dengan masyarakat Indonesiayang tinggal di wilayah Sulawesi Utara. Mereka dikenakan pasal atau pelanggaranterkait izin tinggal atau overstay.

 

Selainpenangkapan, Kantor Imigrasi Sulawesi Utara juga melakukan deportasi terhadapWarga Negara Filipina tersebut. “Kami menyesalkan terjadinya peristiwa inikarena mereka yang dideportasi ini akan terpisahkan dari keluarganya diIndonesia,” tukas Oscar.

 

Oscarjuga menyampaikan harapannya agar terdapat solusi dan kebijakan bagi WargaNegara Filipina yang sudah lama menetap di Indonesia beserta keturunannya untuktidak dideportasi agar tidak terpisah dari keluarganya.

 

Sebagaiperbandingan, Oscar menjelaskan kebijakan yang telah diberlakukan pemerintahnegaranya pada tahun 2014 terkait kasus Warga Negara Indonesia yang telah menetaplama dan berketurunan di Filipina. “Pemerintah Filipina bekerjasama denganKonsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di Dafau dan UNHCR mendata dan mengurusdokumen kewarganegaraan untuk Warga Negara Indonesia atau keturunan WargaNegara Indonesia yang menetap lama di sana sehingga mereka diijinkan untukdapat tinggal menetap tanpa memulangkan mereka,” urainya.

 

Meresponpermintaan yang disampaikan Konsul Jenderal Filipina tersebut, Amiruddinmengungkapkan bahwa persoalan menyangkut Warga Negara Asing bukanlah persoalanyang sederhana karena berhubungan dengan peraturan dan kebijakan pemerintahyang berwenang. Akan tetapi Komnas HAM berjanji akan menaruh perhatian atas halini.

 

Amiruddinkemudian menguraikan upaya yang dapat ditempuh Komnas HAM yakni dengan mencobaberkoordinasi dengan elemen Pemerintah Indonesia yakni Kementerian Luar Negeri,Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini pihak Imigrasi, dan Pemerintah ProvinsiSulawesi Utara. (AAP/ENS)

Short link