Kabar Latuharary

Komnas HAM dan Polda Kalsel Bersinergi Tangani Kasus Pelanggaran HAM

Latuharhary – Komnas HAM dan Polda Kalimantan Selatan melakukankoordinasi tekait kinerja kepolisian di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatandalam bentuk bedah kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dan penanganannya, dikantor Polda Kalimantan Selatan Banjarmasin, pada Selasa (28/5/2019).  

Pertemuan tersebut dipimpin langsungoleh Tim Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Kalsel Drs. Djoko Purbohadijoyo, M.Si dan Wakil KetuaBidang Internal Komnas HAM Hairansyah. Turut hadir pada pertemuan tersebutadalah para penyidik di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan dan timpemantauan Komnas HAM.

Pada Kesempatan tersebut KomnasHAM membawa data dukung atas 4 (empat) kasus yang terindikasi pelanggaran HAM. 3(Tiga) kasus di antaranya terkait lambannya penanganan laporan masyarakatkepada pihak kepolisian dan 1 (satu) kasus lainnya terkait kasus kematian tersangkadi dalam tahanan.

Terkait kasus kematian tersangkaan. Sdr. Hendri Dedianto (alm) di dalam tahanan Polsek Batu Licin telah menjadisalah satu perhatian Komnas HAM mengingat pada kasus tersebut diduga telahterjadi kesalahan prosedur dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, Tim penyelidikanKomnas HAM perlu melakukan pendalaman guna memperoleh klarifikasi dan informasiyang sebenarnya terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Perlu disampaikan bahwa berdasarkanhasil bedah kasus di Polsek Batu licin dan Polda Kalimantan selatan, Komnas HAMRI telah mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran terhadap prosedur penangananperkara yang telah dilakukan oleh Penyidik Polsek Batu Licin dan dugaan kekerasanyang mengakibatkan kematian tersangka di dalam proses penangkapan, penahanan danpemeriksaan.

Merespon temuan Komnas HAMtersebut, Irwasda menyatakan bahwa kasus ini sesungguhnya tengah diaudit oleh MabesPolri. Pihak Komnas HAM RI pada pertemuan tersebut menyatakan akan terus memonitorperkembangan pemeriksaan kasus tersebut dengan melakukan koordinasi dengan penyidikdi Mabes Polri.

Selain melakukan bedah kasus terkaitkinerja kepolisian di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan, Komnas HAM juga melakukanpantauan atas kasus sengketa penguasaan rumah dinas TNI AD di Jl. Lingkar DalamKomp A. Yani Banjarmasin antara warga dengan Pihak Korem 101 Antasari- KodamVI/Mulawarman.

Permasalahan tersebut berawal saatpara warga mengalami kesulitan untuk membuat sertifikat tanahnya di KantorPertanahan Banjarmasin. Berdasarkan hasil komunikasi dengan perwakilan warga, pihakKantor Pertanahan Banjarmasin dan studi atasbeberapa dokumen, ditemukan fakta bahwa kasus tersebut tengahdalam proses hukum yakni gugatan perdata antara Pihak TNI dengan para penghuni rumahdinas. Oleh karena itu, status tanah masih dalam sengketa.

Sampai saat ini pihak KantorPertanahan Banjarmasin masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap atasstatus kepemilikan tanah tersebut. Terkait kasus ini, Komnas HAM menyatakan akanterus memantau perkembangan proses hukumnya guna memberikan rekomendasi bagi pihak-pihakterkait. (rda/Yc/ENS)

Short link