Kabar Latuharary

“Peristiwa di Jakarta, Tidak Perlu Terjadi di Maluku”

Ambon - Peristiwa 21-22Mei 2019 di Jakarta menjadi refleksi agar menghindari konflik akibat hoaks danujaran kebencian.

Pesan tersebut diungkapkan Ketua Komnas HAMAhmad Taufan Damanik di tengah pertemuan dengan belasan media, didampingibeberapa staf  Perwakilan Komnas HAMMaluku, di kantor perwakilan Komnas HAM Maluku, Sabtu (22/6/2019).

"Malukumenjadi daerah penting untuk dikunjungi oleh Komnas HAM pasca kejadian 21-22Mei lalu, karena pernah ada konflik sebelumnya di sini," ungkap Taufan.

Perubahanpola komunikasi yang saat ini didominasi percakapan di berbagai kanal mediasosial, menurutnya, juga dapat menjadi pemicu awal sebuah konflik. Pasalnyakonten hoaks dan ujaran kebencian cukup masif dibagikan di berbagai gruppercakapan media sosial.

Faktorpenyebab lainnya adalah kuatnya politik identitas yang berujung ke politikkekerasan. "Aksi kekerasan di Jakarta tidak terjadi begitu saja. Praktikkekerasan dihubungkan dengan mobilisasi masyarakat remaja golongan bawah yangtidak terpenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Ada kecenderunganmilitansi yang dibangun berbasis sentimen agama, atau sentimen sosial lainnya,”cetus Taufan.

Terkaitkasus 21-22 Mei 2019, berbagai indikasi pencetus konflik tersebut saat ini tengahdiselidiki oleh tim pemantau Komnas HAM. Lembaga negara independen ini pun cukupintensif berkoordinasi dengan aparat terkait agar segera menyikapi kasus tersebut. Padasaat yang bersamaan, Komnas HAM juga membangun jaringan dengan lembaga swadayamasyarakat yang peduli pada isu HAM, jaringan advokasi korban dan tentu saja mediamassa.

Terlepasdari dari upaya tersebut, Taufan juga mengajak segenap elemen masyarakat,Pemda, Kepolisian, akademisi, dan media untuk turut mencermati situasi yangtengah terjadi. "Jangan sampai konflik kerusuhan yang pernah terjadi diAmbon terulang. Jangan  terjadipengulangan sejarah. Apa yang terjadi di Jakarta juga jangan sampai memicukembali konflik di Maluku," ujar Taufan berpesan.

KedatanganTaufan ke Maluku didampingi oleh Sesjen Komnas HAM Tasdiyanto, KabiroPerencanaan, Pengawasan, dan Kerjasama Esrom Hamonangan Panjaitan, Kabiro UmumHenry Silka Innah. Rombongan ditemui oleh Kepala Perwakilan Maluku BenediktusSarkol serta beberapa staf Perwakilan Maluku.

Kunjunganini merupakan agenda Ketua Komnas HAM dan Sesjen untuk  melakukankoordinasi dengan pemangku kepentingan utama di Provinsi Maluku, di antaranyaGubernur, Rektor Universitas Pattimura, dan Kapolda. 

Kunjunganjuga dalam rangka memperkuat peran kantor perwakilan dalam penegakan HAM diProvinsi Maluku. Untuk itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara dua arahsangat diperlukan melalui penyampaian kondisi HAM nasional yangberkembang. 

Padakesempatan tersebut, perwakilan media di Ambon juga memaparkan perkembanganpenanganan kasus dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Maluku seperti kasus diLatu dan Hualoy Kabupaten Seram Bagian Barat, kasus pertambangan dan pencemarandi Gunung Botak, Kabupaten Buru dan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Dayabeserta kasus dugaan kekerasan aparat keamanan. (ADJ/IW/ibn)

Short link