Kabar Latuharary

Komnas HAM dan Pemprov Maluku Sepakat Jalin Kerjasama

Ambon – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Gubernur Maluku Murrad Ismail melakukan pertemuan dalam rangka menjajaki potensi kerjasama guna mendorong dan memotivasi pembangunan berprespektif HAM di Maluku, di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (24/6/2019).

 

"Tujuan kami ke sini adalah untuk berkoordinasi khususnya terkait upaya pemajuan HAM dalam kaitannya mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Maluku yang mengedepankan perspektif hak asasi manusia," terang Taufan,

 

Pada kesempatan tersebut Taufan didampingi oleh Tasdiyanto (Sesjen Komnas HAM), Esrom Hamonangan Panjaitan (Kabiro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama), Henry Silka Innah (Kabiro Umum), Benediktus Sarkol (Kepala Perwakilan Komnas HAM Maluku) dan jajaran staf Komnas HAM baik dari Perwakilan Maluku maupun staf Komnas HAM Jakarta.

 

Sementara Gubernur Maluku Murad Ismail, pada kesempatan itu didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Thahir.

 

Lebih lanjut Taufan menjelaskan bahwa kerja sama yang dibangun antara Komnas HAM RI dan Pemprov Maluku dapat dikukuhkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman. Taufan pun mencontohkan kerja sama yang telah dilakukan Komnas HAM dengan Kepolisian Daerah Maluku melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

 

Bidang yang dapat dikembangkan bersama Pemprov Maluku, lanjutnya, dapat meliputi sektor  pendidikan, penyuluhan HAM, Festival HAM, penyelesaian bersama kasus-kasus agraria, dan lain-lain.

 

Taufan kembali mencontohkan kegiatan di bidang Pendidikan dan Penyuluhan HAM yang telah diwujudkan bersama dengan Polda Maluku yaitu berupa pelatihan HAM untuk Anggota Kepolisian serta penerbitan buku saku HAM untuk Brimob. “Saat ini kami tengah menindaklanjuti kegiatan pelatihan Anggota Kepolisian tersebut dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan HAM. Kegiatan berlangsung besok (Selasa,25/6/2019), sehingga kita dapat menilai sejauh mana pelatihan yang dilaksanakan telah menimbulkan dampak yang diharapkan,” paparnya.

 

Merespon paparan dari pihak Komnas HAM, Gubernur Murrad Ismail menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan ragam kerja sama dalam rangka membangun provinsi Maluku yang berperspektif HAM. "Kami siap berkoordinasi dan siap mendukung Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di wilayah Maluku pada khususnya," ujarnya.

 

Ia pun telah menugaskan kepada Biro Hukum Pemprov untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Maluku. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah berupaya dalam mendorong pembangunan berwawasan HAM di wilayah Provinsi Maluku.

 

Komitmen ini terwujud melalui prioritas pembangunan di tiga bidang, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku yang secara nasional tercatat sebagai daerah termiskin ke-3 di Indonesia; mengurangi pengangguran; dan meningkatkan pelayanan publik dalam hal kesehatan salah satunya dengan membangun RS Ibu dan Anak. (ADJ/IW/ENS)

Short link